Kebijakan Hukum Pidana Tata Ruang Sebagai Upaya Penanggulangan Terhadap Pelanggaran Atas Pemanfaatan Ruang di Indonesia

Ruang daratan merupakan sebagian dari permukaan bumi dihuni oleh manusia untuk menyelenggarakan aktivitas kehidupannya. Luas wilayah ruang bumi sangat terbatas sehingga pemanfaatan ruang harus diatur agar dapat terjaga kelangsungannya. Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang merupakan legalitas bahwa pemanfaatan ruang harus mengikuti arahan di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah. Pada saat ini di beberapa wilayah Indonesia pelanggaran atas pemanfaatan ruang sudah sangat mengkhawatirkan dan telah menelan banyak korban. Dalam upaya penanggulangan permasalahan tata ruang, pada dasarnya pemerintah telah memiliki produk hukum yang dapat digunakan, misalnya Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, akan tetapi produk hukum ini memiliki kelemahan seperti permasalahan pengatur. Permasalahan yang dirumuskan yakni bagaimana kebijakan hukum pidana tata ruang terhadap pelanggar pemanfaatan ruang di Indonesia yang ada pada saat ini, dan bagaimana prospek kebijakan hukum pidana tata ruang terhadap pelanggar pemanfaatan ruang di Indonesia pada masa yang akan datang. Dengan permasalahan tersebut diatas makan penulis membuat thesis dengan judul “Kebijakan Hukum Pidana Tata Ruang Sebagai Upaya Penanggulangan Terhadap Pelanggaran Atas Pemanfaatan Ruang di Indonesia”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan hukum pidana tata ruang dalam upaya penanggulangan pelanggaran pemanfaatan ruang di Indonesia pada saat ini dan untuk mengetahui kebijakan hukum pidana tata ruang dalam upaya penaggulangan pelanggaran pemanfaatan ruang di Indoensia pada masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan dalam thesis ini adalah yuridis normative dengan menggunakan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen yag berkaitan. Selanjutnya, data dianalisa secara normative kualitatif dengan jalan menafsirkan dan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan perundang-undangan. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa saat ini kebijakan hukum pidana tata ruang terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang di Indonesia belum dapat terwujud. Dari beberapa kasus yang ada, pelanggaran tata ruang dikenakan sanksi dengan undang-undang sectoral, oleh karena ini Undang-undang Penataan Ruang No 26 Tahun 2007 diperlukan “reorientasi dan reevaluasi” pada kebijakan hukum pidana tata ruang untuk masa yang akan datang. Saran penulis untuk pembaharuan hukum pidana tata ruang adalah pertama, mengusulkan definisi tindak pidana tata ruang; kedua, sanksi pidana sebaiknya dirumuskan secara alternative dan dilengkapi dengan aturan khusus; ketiga, pengenaan sanksi pidana disamping dijatuhkan hukuman secara alternative juga harus diperhatikan kerugian negara dengan memberikan sanksi berupa pengembalian ruang pada keadaan semula atau sesuai dengan peraturan Undang-undang. Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana Tata Ruan