Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Implementasi UU No. 20 Tahun 2007)

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia (Modern Day Slavery) dan merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Praktek perdagangan orang sebenarnya di Indonesia sudah ada sejak lama, namun kurangnya kesadaran masyarakat dan belum adanya ketentuan yang komprehensif bagi penegak hukum serta kurang sensitifnya aparatur pemerintah menyebabkan tingginya kasus perdagangan orang. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah (1) Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang (human trafficking)? (2) Bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) ? Penelitian dalam tesis ini menggunakan legal research yaitu penelitian yang dititik beratkan pada pengkajian kaidah-kaidah atau norma dalam hukum positif, sistem peradilan pidana di Indonesia, yaitu : a.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, b.KUHP, c.Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, d. Peraturan lainnya yang terkait dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Bahan hukum asing sebagai pembanding bahan hukum. Tindak pidana perdagangan manusia (human trafficking) digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (Extra Ordinary Crime) dan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu : Kemiskinan, Tingkat Pendidikan yang Rendah,Peran Perempuan dan Anak dalam Keluarga, Status dan Kekuasaan, Lilitan Hutang, Pernikahan Dini,Kebijakan dan Undang-Undang yang Bias Gender,Korupsi, Keinginan untuk hidup lebih layak ,Konsumerisme, Perubahan struktur sosial yang diiringi cepatnya industrialisasi, Kemajuan bisnis pariwisata di seluruh dunia yang juga menawarkan pariwisata seks. Dalam pelaksanaannya, upaya penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) belum bekerja sesuai dengan yang diharapkan dan upaya menanggulangi kejahatan/tindak pidana tidak cukup dengan menggunakan sarana hukum yang ada, tetapi juga dilakukan upaya-upaya sosial lainnya, seperti pendidikan, perbaikan taraf hidup masyarakat, mengurangi pengangguran, perbaikan lingkungan, pemerataan pembangunan, dan strategi-strategi sosial lainnya. Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana perdagangan orang (human trafficking), maka pemerintah harus melakukan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah tanah air, menciptakan lebih banyak lapangan kerja untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan sarana dan prasarana (khususnya angkutan laut dan udara) dalam upaya memonitor seluruh wilayah Indonesia yang rentan terhadap terjadinya praktek perdagangan orang.Untuk meningkatkan dan mengeffektifkan upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) maupun pihak-pihak lain yang turut serta di dalamnya, aparat penegak hukum harus berkonsentrasi menjalin komunikasi dan koordinasi dengan seluruh komponen pemerintahan dan masyarakat secara intensif