Tinjauan Yuridis Perkara Tindak Pidana Asusila Oleh PrajuritT TNI AD dan Warga Sipil (Studi di Komando Daerah Militer Jaya/ Jayakarta Hukum)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal, pertama untuk menemukan dan mengetahui implementasi pasal 65 ayat 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dalam penyelesaian pekara tindak pidana asusila oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dan warga sipil, dan kedua untuk menemukan dan mengetahui penegakan hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana asusila ditinjau dari koneksitas. Penelitian ini dilaksanakan di Komando Daerah Militer Jaya/ Jayakarta (KODAM JAYA) atau Jayakarta Hukum (KUMDAM JAYA) beralamat di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 5 Cililitan, Kota Jakarta Tl.Dlur, Propinsi DKI Jakarta. Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan demikian data yang digunakan adalah data skunder dan data primer.Data skunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan .Data primer adalah melalui lapangan dengan wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi pasal 65 ayat 2 Undang­ Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dalam penyelesaian perkara tindak pidana asusila oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dengan warga sipil berdasarkan keputusan penyerahan perkara dari Panglima Daerah Militer Jaya (PANGDAM) selaku Papera Nomor Kep/30/X/2013 tanggal 21-10-2013 yang termuat dalam surat dakwaan Nomor Sdak/2171XI/20 13 mengatakan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan terdakwa prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta, dan penegakan hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana asusila ditinjau dari koneksitas belum dapat berjalan sebagaimana mestinya karena terdapat disparitas pidana yang mempunyai dampak yang luas karena didalamnya terkandung pertimbangan konstitusional antara kebebasan individu dan hak negara untuk memidana yang menyebabkan kegagalan sistem hukum untuk mencapai persamaan keadilan di dalam Negara hukum dan sekaligus melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana. Kata kunci : Koneksitas, dalam penyelesaian tindak pidana asusila antara prajurit TNI AD dan warga sipil