Tesis ini membahas tentang pelaksanaan penyelesaian sengketa kredit melalui parate eksekusi dengan cara penjualan di bawah tangan atas objek jaminan hak tanggungan di PT. Bank CIMB Niaga Tbk , serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi, dan untuk mengetahui dan menganalisa konsistensi pengaturan parate eksekusi dalam Undang-Undang Hak Tanggungan. Penelitian ini mengunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang melukiskan fakta-fakta kebendaan dalam perbankan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat mengetahui bahwa meskipun terdapat kendala dalam pelaksanaan parate eksekusi dengan cara penjualan dibawah tangan atas objek jaminan hak tanggungan namun banyak membantu men...
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis mengapa PT. Bank Jawa ...
Dalam pertanggungjawaban pelaksanaan parate eksekusi obyek Hak Tanggungan, mayoritas kreditor pener...
Hak Tanggungan dirancang sebagai hak jaminan yang pasti dan kuat. Tercantum pada Pasal 20 Undang-Un...
Perkembangan ekonomi yang kian maju menyebabkan peningkatan kebutuhan akan kredit. Untuk itu terdapa...
PT. Bank CIMB Niaga Tbk, mempunyai kantor cabang sebagai Bank umum Kota Pekanbaru selaku kreditur sa...
Pesatnya pertumbuhan ekonomi yang saat ini berkembang di Indonesia menyebabkan meningkatnya kebutuh...
Penulisan ini membahas mengenai Kedudukan Hukum Surat Keputusan Pengangkatan Sebagai Jaminan Dalam ...
Peranan Bank sangat menunjang perkembangan pembangunan yang sedang digalakkan pemerintah. Dalam dasa...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pelaksanaan parate eksekusi hak tanggungan pada ba...
Pada penelitian ini, penulis menyajikan masalah mengenai eksekusi hak tanggungan pada pembiayaan bag...
ABSTRAK PROBLEMATIKA EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DALAM PELAKSANAAN PARATE EKSEKUSI Lembaga jaminan pe...
Hubungan antara pelaku ekonomi dengan pihak perbankan dalam memberikan kredit atau meminjamkan moda...
Masalah yang sering timbul dalam pelaksanaan perjanjian kredit dalam lembaga perbankan adalah debito...
Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengkaji dan menganalisis, pelaksanaan penyelesaian kredit mac...
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, yang merupakan Badan Usaha Milik Negara, yang bergerak dibidang perb...
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis mengapa PT. Bank Jawa ...
Dalam pertanggungjawaban pelaksanaan parate eksekusi obyek Hak Tanggungan, mayoritas kreditor pener...
Hak Tanggungan dirancang sebagai hak jaminan yang pasti dan kuat. Tercantum pada Pasal 20 Undang-Un...
Perkembangan ekonomi yang kian maju menyebabkan peningkatan kebutuhan akan kredit. Untuk itu terdapa...
PT. Bank CIMB Niaga Tbk, mempunyai kantor cabang sebagai Bank umum Kota Pekanbaru selaku kreditur sa...
Pesatnya pertumbuhan ekonomi yang saat ini berkembang di Indonesia menyebabkan meningkatnya kebutuh...
Penulisan ini membahas mengenai Kedudukan Hukum Surat Keputusan Pengangkatan Sebagai Jaminan Dalam ...
Peranan Bank sangat menunjang perkembangan pembangunan yang sedang digalakkan pemerintah. Dalam dasa...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pelaksanaan parate eksekusi hak tanggungan pada ba...
Pada penelitian ini, penulis menyajikan masalah mengenai eksekusi hak tanggungan pada pembiayaan bag...
ABSTRAK PROBLEMATIKA EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DALAM PELAKSANAAN PARATE EKSEKUSI Lembaga jaminan pe...
Hubungan antara pelaku ekonomi dengan pihak perbankan dalam memberikan kredit atau meminjamkan moda...
Masalah yang sering timbul dalam pelaksanaan perjanjian kredit dalam lembaga perbankan adalah debito...
Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengkaji dan menganalisis, pelaksanaan penyelesaian kredit mac...
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, yang merupakan Badan Usaha Milik Negara, yang bergerak dibidang perb...
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis mengapa PT. Bank Jawa ...
Dalam pertanggungjawaban pelaksanaan parate eksekusi obyek Hak Tanggungan, mayoritas kreditor pener...
Hak Tanggungan dirancang sebagai hak jaminan yang pasti dan kuat. Tercantum pada Pasal 20 Undang-Un...