ORGANISASI MASYARAKAT DI INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH

Penelitian ini memiliki jenis library research dan bersifat deskriptikanalisis, yang objeknya adalah Ormas yang didirikan oleh warga negara asing di Indonesia dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016. Ormas yang didirikan oleh warga negara asing dapat melakukan kegiatan di Indonesia. Kalimat dalam pasal 2 ayat (1) tersebut menjadi kunci pelegalan Ormas asing di Indonesia, terlepas dari syarat dan ketentuan yang selanjutnya harus dimiliki oleh Ormas tersebut. Adanya Ormas asing di Indonesia memiliki fungsi dan tujuan yang sama dengan Ormas asli Indonesia yaitu untuk mencapai tujuan negara berdasarkan Pancasila. Namun dengan pelegalannya, pihak asing dari negara lain juga dapat menyalahgunakan Ormas tersebut sebagai kamuflase kegiatan intelejen yang bertujuan untuk mencuri data-data penting Indonesia, mengukur kekuatan, ketahan, dan kelemahan Indonesia langsung dari dalam negara Indonesia itu sendiri. Kemudian, idiologi yang dibawa Ormas asing memiliki perbedaan dengan idiologi yang ada di Indonesia. Jika antara idiologi yang dibawa oleh Ormas asing dan idiologi Pancasila yang dimiliki Indonesia terdapat perbedaan dan saling bertolak belakang, maka akan terjadi benturan antar idiologi dan berefek pada stabilitas negara Indonesia dan berujung pada perpecahan serta merusak kedamaian di dalam negara Indonesia. Apalagi jelas kita ketahui bahwa sifat suatu negara dan/atau masyarakat yang memiliki sebuah idiologi adalah memperjuangkan idiologinya. Dalam Islam terdapat sistem siyasah syar’iyyah, yaitu pemerintahan yang berdasarkan nilai-nilai syariat Islam. Sistem tersebut menekankan bahwa seluruh kebijakan dan peraturan haruslah untuk kemaslahaan. Sebagaimana diuraikan dalam penelitian ini menggunakan filsafat hukum Islam, tujuan hukum atau maqasidul ahkam menyatakan bahwa tujuan hukum atau peraturan itu di adakan atau di bentuk adalah untuk mendatangkan kemaslahatan masyarakat baik di dunia dan di akhirat serta menolak kemudharatan dan menjunjung tinggi keadilan yang mutlak. Selain itu, dalam konsep sosiologi Islam juga di tekankan untuk selalu berhubungan dalam perdamaian dan keharmonisan. Namun lagi lagi kenyataannya bahwa pasal 2 ayat (1) PP No. 59 Tahun 2016 atau keseluruhan peraturan pemerintah tersebut justru malah banyak memiiki dampak kemudharatannya dari pada kemaslahatan kemudian dampak kemudharatan tersebut justru merusak hubungan antara warga negara dan antar negara sehingga dalam siyasah syar’iyyah secara umum peraturan pemerintah tersebut tidak layak untuk di aktifkan dan harus segera di cabut dari konstitusi Indonesia