PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN DAN PROBLEMATIKANYA DI DESA MATARAM UDIK KECAMATAN BANDAR MATARAM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Perceraian adalah masalah yang sering terjadi di kalangan masyarakat sebagai jalan akhir yang di tempuh ketika kedua pasangan tidak menemukan keharmonisan dalam rumah tangga, dalam hukum Islam maupun hukum positif di perbolehkan melaksanakan perceraian dengan alasan-alasan yang jelas dan bisa diterima. Dalam pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Noer 1 Tahun 1974 dan pasal 65 undang-undang No.7 Tahun 1989 yang telah di rubah menjadi Undang-Undang No.3 Tahun 2006 ditentukan bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami istri)” dalam kenyataan banyak masyarakat di Desa Mataram Udik melaksanakan perceraian di luar pengadilan atau dalam istilah yang dikenal dengan perceraian di bawah tangan. Berangkat dari masalah di atas memberikan daya tarik tersendiri bagi penyusun untuk mengetahui secara lebih mendalam tentang bagaimana praktek perceraian di bawah tangan yang dilakukan masyarakat Desa Mataram Udik dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi maraknya perceraian di bawah tangan tersebut Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di bawah tangan serta menggambarkan dan mendeskripsikan bagaimana problematika yang muncul pada pangan suami istri dan keluarga karena melakukan perceraian di bawah tangan. Jenis penelitian adalah lapangan dilakukan dengan yuridis normatif normatif yang bersifat deskripsi analisis. Yuridis yaitu satu cara pendekatan terhadap masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma baik dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia sedangkan pendekatan normatif adalah cara pendekatan dengan melihat apakah satu itu sesuai atau tidak dengan norma agama. Adapun sifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan pandangan para tokoh masyarakat tentang perceraian di bawah tangan. Kemudian di lanjut dengan menganalisa yang di dapat menurut Undang-Undang dan Hukum Islam Adapun hasil penelitian terhadap latar belakangan Masyarakat Desa Mataram Udik melakukan perceraian di bawah tangan yaitu faktor ekonomi masyarakat, waktu perceraian yang lama melalui proses pengadilan agama dan tuntutan salah satu pihak yang memang ingin melakukan perceraian di bawah tangan, kebidanan adat. Dampaknya adalah perceraian dirasakan oleh semua pihak yang bersangkutan yaitu Suami istri, anak dan juga keluarga kedua belah pihak. Berdasarkan analisis sosiologi hukum Islam perceraian di bawah tangan sudah menyalahi aturan sosial dan nilai sosial yang ada di Indonesia dan lebih banyak mendatangkan kerusakan dari pada kebaikan melanggar norma yang ada menyebabkan penyimpangan sosial menjadi dampak buruk bagi hukum perceraian dan perkawinan di Indonesia yang tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya