Praktek kerja divisi media monitoring di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur dalam mengawasi televisi lokal

Dewasa ini, perkembangan media mengalami kemajuan yang pesat. Berbagai macam program acara disajikan kepada khalayak. Dengan mempertimbangkan nilai edukasi, nilai, dan norma yang berlaku di Indonesia, terbentuklah lembaga yang dapat mengawasi sekaligus mengontrol jalanya media, khususnya media televisi. Lembaga tersebut adalah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang berpusat di Jakarta. Terbentuknya Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur berawal sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 pasal 7 ayat 4 yaitu KPI berasal dari KPI tingkat pusat, dan KPI Daerah dibentuk ditingkat provinsi dengan tujuan pasal 7 ayat 2 untuk mengatur berbagai hal mengenai penyiaran. Pembentukkan KPID Jawa Timur juga didasari oleh munculnya televisi-televisi lokal di Jawa Timur. Dalam menjalankan kegiatan monitoring media, KPID Jawa Timur memiliki divisi yang memiliki tugas khusus untuk melakukan pengawasan ketat terhadap isi siaran yang ditayangkan oleh stasiun-stasiun televisi lokal di Jawa Timur. Juga, KPID Jawa Timur menggunakan buku Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) sebagai acuan dalam melakukan monitoring. Penulis tertarik dengan praktek kerja divisi pengawasan isi siaran atau media monitoring, karena penulis ingin terjun langsung untuk mengetahui tayangan apa saja yang tidak layak atau layak ditayangkan oleh media, sebagai bekal ketika penulis menyelesaikan studi sebagai mahasiswa dan berkecimpung di dunia media. Dari kegiatan selama kerja praktek bersama tim monitoring, penulis menemukan bahwa dalam melakukan proses pengawasan isi siaran, KPID Jawa Timur menggunakan metode clip counting yaitu proses pengumpulan rekaman pelanggaran yang akan diseleksi oleh seluruh komisioner. Prosedur pengawasan isi siaran dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu mengumpulkan rekaman yang disinyalir melanggar, mengadakan rapat pleno bersama seluruh komisioner untuk mengklasifikasi bentuk pelanggaran yang terjadi, dan memberikan sanksi. Pelanggaran yang sering ditemukan berupa pelanggaran mengenai seksualitas dan kekerasan yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan KPI dalam buku Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS)