Artikel ini mengkaji tentang penyelenggaraan urusan kepurbakalaan pada era otonomi daerah (1999-2011) di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Kajian ini menarik untuk diangkat, karena beberapa permasalahan berikut: (1) kompleksitas desentralisasi dalam bidang kepurbakalaan, (2) manajemen sumber daya budaya dalam konteks otonomi daerah, (3) kepurbakalaan di Kabupaten Tanah Datar dan hubungannya dengan permasalahan penyelenggaraan urusannya di era otonomi daerah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap penyelenggaraan urusan kepurbakalaan di Kabupaten Tanah Datar sangat dipengaruhi oleh faktor kebijakan desentralisasi dan juga faktor para implementor kebijakan. Keberhasilan penyelenggaraan urusan kepurbakalaan sebenarnya tidakl...
Kebijakan desentralisasi menjadi bagian penting selama masa pembangunan ekonomi. Beberapa penelitian...
Otonomi daerah sejatinya adalah upaya untuk menggali potensi dan kebutuhan daerah melalui kemampuan ...
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh derajat desentralisasi fiskal, Indeks Pembangu...
Artikel ini mengkaji tentang penyelenggaraan urusan kepurbakalaan pada era otonomi daerah (1999-2011...
Pemberlakuan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Ta...
Otonomi daerah didasarkan pada asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertangg...
Kebijakan desentralisasi telah dijalankan lebih dari sepuluh tahun semenjak diberlakukannya UU No. 2...
Indonesia menganut azas desentralisasi sejak tahun 2001. Desentralisasi merupakan pemberian wewenang...
Desentralisasi pemerintahan adalah fenomena pemerintaha yang terdapat di hapir semua negara. Darisud...
Penelitian ini bertujuan pertama , menganalisis pengaruh langsung desentralisasi anggaran, ef...
Implikasi langsung dari kewenangan yang diserahkan kepada daerah adalah kebutuhan dana yang cukup be...
buku ini menjelaskan tentang kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenang...
Desentralisasi dan otonomi daerah menurut paradigma lama merupakan pembagian kewenangan dan keuangan...
Bagir Manan ( 1994) menyimpulan bahwa model pemerintahan daerah berdasarkan UD 1945 adalah desentali...
Penelitian ini bertujuan untuk me n getahui implementasi desentralisasi terhadap pembangunan...
Kebijakan desentralisasi menjadi bagian penting selama masa pembangunan ekonomi. Beberapa penelitian...
Otonomi daerah sejatinya adalah upaya untuk menggali potensi dan kebutuhan daerah melalui kemampuan ...
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh derajat desentralisasi fiskal, Indeks Pembangu...
Artikel ini mengkaji tentang penyelenggaraan urusan kepurbakalaan pada era otonomi daerah (1999-2011...
Pemberlakuan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Ta...
Otonomi daerah didasarkan pada asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertangg...
Kebijakan desentralisasi telah dijalankan lebih dari sepuluh tahun semenjak diberlakukannya UU No. 2...
Indonesia menganut azas desentralisasi sejak tahun 2001. Desentralisasi merupakan pemberian wewenang...
Desentralisasi pemerintahan adalah fenomena pemerintaha yang terdapat di hapir semua negara. Darisud...
Penelitian ini bertujuan pertama , menganalisis pengaruh langsung desentralisasi anggaran, ef...
Implikasi langsung dari kewenangan yang diserahkan kepada daerah adalah kebutuhan dana yang cukup be...
buku ini menjelaskan tentang kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenang...
Desentralisasi dan otonomi daerah menurut paradigma lama merupakan pembagian kewenangan dan keuangan...
Bagir Manan ( 1994) menyimpulan bahwa model pemerintahan daerah berdasarkan UD 1945 adalah desentali...
Penelitian ini bertujuan untuk me n getahui implementasi desentralisasi terhadap pembangunan...
Kebijakan desentralisasi menjadi bagian penting selama masa pembangunan ekonomi. Beberapa penelitian...
Otonomi daerah sejatinya adalah upaya untuk menggali potensi dan kebutuhan daerah melalui kemampuan ...
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh derajat desentralisasi fiskal, Indeks Pembangu...