PERAN INSTITUSI LOKAL DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN DI PERKOTAAN

<p>ABSTRAK</p> <p> </p> <p>Semakin pesatnya pertumbuhan kota dan derasnya arus urbanisasi dan dampak daripada krisis ekonomi beberapatahun terakhir ini,membuat kemiskinan di perkotaan semakin meningkat. Hal ini diantisipasi oleh pemerintah dengan mengeluarkan berbagai kebijakan yang dimaksudkan untuk menanggulangi kemiskinan, saperti JPS (Jaring Pengaman Nasional), KUT (Kredit Usaha Tani) dan Proyek-proyek lain yang dikendalikan dan dilaksanakan oleh para birokrat, namun fakta di lapangan hasilnya kurang memuaskan.</p> <p>Berdasarkan pengalaman-pengalaman terdahulu, maka P2KP (Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan) menggunakan instusi lokal sebagai pelaksana proyek, yaitu BKM yang dibentuk dari dan oleh masyarakat sendiri, sehingga pendekatan yang dipergunakan berbeda dari proyek terdahulu yang menggunakan pendekatan bersifat top down, sedangkan pada P2KP menggunakan pendekatan botton up.</p> <p>Sehubungan dengan hal tersebut, maka penelitian ini berfokus pada BKM sebagai institusi local, mulai dari proses pembentukan, program-program BKM didalam mengimplementasikan P2KP dan pelaksanaan di lapangan. Bentuk-bentuk program penanggulangan adalah bantuan dana bergulir , program-program pelatihan dan dana hibah, yaitu dana yang digunakan untuk membangun sarana dan prasarana, manfaat P2KP adalah memberdayakan masyaraakat miskin dengan peminjaman modal usaha bantuan pembangunan sarana/prasarana dan dana untuk pelatihan. Selain hal tersebut terbentuknya BKM sebagai institusi local yang membantu menanggulangi kemiskinan.</p> <p>Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif berupa pengamatan dan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait sebagai data primer disertai data sekunder berupa dokumen-dokumen dan penelitian terdahulu, sedangkan hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa BKM terbentuk dari bawah berdasarakan ketokohan bukan berdasarkan profesionalisme dan P2KP akan lebih berhasil dengan melibatkan masyarakat, dalam pelaksanaan P2KP terdapat hambatan berupa masyarakat yang tidak bisa membuat proposal pengajuan pinjaman atau permohonan bantuan yang lain, sementara manfaat P2KP sudah bisa dirasakan oleh masyarakat terutama program dana bantuan bergulir dan dana hibah untuk pembangunan sarana prasarana.</p> <p> </p> <p>Kata kunci: Institusi lokal, kemiskinan, perkotaan</p> <p> </p> <p> </p> <p><strong>ABSTRACT</strong></p> <p> </p> <p>The increasingly rapid urban growth and fast urbanization flow as well as the impacts of the economic crisis in the last few years cause poverty in the urban areas to grow more and more. This can be anticipated by the government by issuing various policies which are intended to handle poverty, such as JPS (Social Safety Net), KUT (Credits for Farm Operations), and other projects controlled and carried out by the bureaucrats. However, in reality the results are less satisfactorily.</p> <p>Based on the previous experiences, P2KP (The Handling Project of Poverty in the Urban Areas) makes use of a local institution as the project executioner, that is BKM, which is composed of and by the communities themselves. Thus, this study uses an approach different from the approach used in the previous project. The later employs a top-down approach, while the former employs a bottom-up approach.</p> <p>In regard to the fact, the study gives a stress on BKM as a local institution, starting from the establishing process, its programs in implementing P2KP, and the execution in the field. The handling programs are in the form of continuing funding support, training programs, and hibah funding support, that is funding provided to build ways and means. P2KP has an advantage in empowering the poor by providing some credit for their working capitals, building ways and means, and providing some funding for training programs. Moreover, establishing BKM as a local institution will help handle poverty.</p> <p>This study used a qualitative method in the form of observations and direct interviews with the concerned stakeholders. The result will be called ‘primary data’, while documents and the results of the previous studies will be called ‘secondary data’. Based on the study, it is conclusive that BKM is established from the bottom according to personage rather than professionalism and that P2KP will be more successful by involving the communities. Although there is an obstacle in respect that members of the communities are not able to write credit proposals or other support requests, the communities have experienced the advantage of P2KP, especially in the form of continuing and hibah funding for building ways and means.</p> <p> </p> <p>Keywords: Local institution, urban poverty.