Transformasi Konflik Aceh dan Relasi Sosial-Politik di Era Desentralisasi

<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><span style="font-size: 16px;">Tulisan ini menganalisis penyelesaian konflik berkepanjangan antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia melalui nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) Helsinki yang berimplikasi terhadap pergantian undang-undang bagi Aceh. Beberapa studi yang telah ada, menyatakan MoU Helsinki sebagai win-win solution telah berjalan dengan baik dan memberi peluang lebih baik bagi mengakhiri <a href="http://www.harianregional.com/2016/01/penembakan-anggota-tni-aceh-utara-bukan.html" style="color: rgb(34, 34, 34)">konflik separatis di Aceh</a>. Akan tetapi, tulisan ini menunjukkan bahwa MoU Helsinki hanya membawa perdamaian negatif kepada Aceh, karena pelaksanaanya melalui undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) telah mereduksi otoritas pemerintah daerah Aceh untuk mengatur dirinya dan tidak mentranformasikan struktur dan hubungan pemerintah daerah Aceh dan Pemerintah Indonesia menjadi hubungan yang seimbang, walaupun UUPA telah memberi peluang bagi pembangunan ekonomi dan sosial politik di Aceh. Perjanjian damai (MoU Helsinki) dan UUPA telah dijalankan dan menghasilkan kompromi serta konsensus dalam sosio-politik di Aceh. Tulisan ini didasarkan pada kajian dengan menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh dari sumber primer dan sumber sekunder.</span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><span style="font-size: 16px;"><br /></span></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><span style="font-size: 16px;">This article aims to analyze the settlement of a prolonged conflict between the Free Aceh Movement (Gerakan Aceh Merdeka/GAM) and the Indonesian Government through a Memorandum of Understanding (MoU) of Helsinki that had implications on changing the law for Aceh. Some previous studies stated that Memorandum of Understanding (MoU) as a win-win solution has been working well and give a better chance to end the separatist conflict in Aceh. However, This article shows that MoU Helsinki is only bring negative peace to Aceh, because its implementation through Law on Governing Aceh (LoGA) has reduced authorities of Aceh to govern itself and it does not transform the structure and relationship between Aceh and the Government of Indonesia to the balanced ones, although LoGA has provided opportunities for economic, social and political development in Aceh. The Peace agreement (MoU Helsinki) and LoGA were carried out and resulted in a compromise and consensus in the socio-political in Aceh. This article based on research using qualitative methods. The data collect from primary sources and secondary sources.</span></span>