KONSEP TANGGUNG JAWAB SOSIAL DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Abstract Act No. 40 of 2007 on Limited Liability Company is precisely change the character of voluntarily to be mandatory, and leads to a confusion between the meaning of responsibility and liability in the TJSL. TJSL can be interpreted differently so it needs to be synchronized. This normative study used the Stufentheorie (by Hans Kelsen) and die Theorie der vom Stufentordnung Rechtsnormen (by Hans Nawiasky), systematiche interpretatie or dogmatische interpretatie, conceptual approach and statute approach, as well as vertical and horizontal synchronization TJSL to interpretation in a variety of legislation. The concept of TJSL can be found in 13 (thirteen) acts, four (4) government regulations, one (1) East Java Provincial Regulation, 1 (one) Regulation of the Governor of East Java, 14 (fourteen) Regional Regulation Malang, and four (4) Regulations governing Mayor of Malang, relating to social and environmental responsibility of companies. Key words: interpretation, social responsibility, local regulations Abstrak UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merubah sifat voluntarily dari CSR/TJSL menjadi mandatory. Hal ini menyebabkan terjadi kerancuan makna antara responsibility dan liability dalam TJSL. Konsep TJSL dapat ditafsirkan berbeda sehingga perlu dilakukan sinkronisasi terhadap penafsirannya. Dalam penelitian yuridis normatif ini digunakan Teori Jenjang Norma (Stufentheorie) dari Hans Kelsen dan Teori Jenjang Norma Hukum (die Theorie vom Stufentordnung der Rechtsnormen) olehHans Nawiasky, Metode Tafsir Sistematik (systematiche interpretatie/dogmatische interpretatie), Pendekatan statute approach dan conceptual approach, serta sinkronisasi vertikal dan horizontal terhadap penafsiran TJSL dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Konsep TJSL dapat ditemukan pada 13 (tiga belas) perundang-undangan, 4 (empat) Peraturan Pemerintah, 1 (satu) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur, 1 (satu) Peraturan Gubernur Jawa Timur, 14 (empat belas) Peraturan Daerah Kota Malang, serta 4 (empat) Peraturan Walikota Malang yang mengatur kinerja perusahaan yang berhubungan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan Kata kunci: penafsiran, tanggung jawab sosial, peraturan daera