Peranan Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Pusat Layanan Internet Kecamatan (Kasus di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung )

ABSTRAK Masalah penelitian, bagaimana gambaran implementasi Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK), apa gangguan dan hambatannya serta bagaimana peranan komunikasi dalam implementasi PLIK. Penelitian ini menggunakan pendekatan metodologi penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam (indepth interview), observasi dan Focus Group Discussion (FGD). Lokasi penelitian dipilih secara purposive di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan penelitian dilaksanakan 26 Juni-30 Juni 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gambaran PLIK beroperasi dan PLIK tidak beroperasi berkaitan dengan berfungsi tidaknya perangkat, khususnya jaringan internetnya. Gangguan dan hambatan berasal dari implementasi penetapan lokasi, jaringan internet, lambatnya penyedia PLIK dalam memperbaiki perangkat. Kesimpulan penelitian, peranan komunikasi masih minim dalam implementasi PLIK terutama dalam penetapan lokasi, penggunaan papan nama dan rambu penunjuk sebagai sarana komunikasi, dan pelaksanaan pelaporan atau pengaduan perangkat sebagai bentuk komunikasi. Oleh sebab itu, disarankan perubahan pada pasal 12 (ayat 1) Permenkominfo, yang mewajibkan penyedia PLIK dalam penetapan lokasi berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah; pembuatan petunjuk pelaksanaan sebagai penjabaran pasal 2 (ayat 3 huruf k) untuk memastikan pemasangan papan nama dan rambu penunjuk; perubahan isi pasal 9 (ayat j) agar penyedia PLIK menyediakan alamat Kantor dan nomor telepon tetap pengaduan pengelola di tingkat kota/kabupaten. ABSTRACT Research problem, how is the implementation of the District Internet Service Center (PLIK), what distractions and obstacles and how the role of communication in the implementation of PLIK. This study used a qualitative research methodology with data collection techniques using in-depth interviews, observation and focus group discussion (FGD). Locations of the study were selected purposively in Pangkalpinang and Central Bangka Regency, Bangka Belitung Islands and research conducted on June 26 to June 30, 2012. The results showed that PLIK which operate and PLIK which is not operate related to the functioning devices, especially internet network. Disorders and barriers derived from the implementation of the determination of the location, the internet network, the slowness of PLIK providers in repairing the device. The conclusion of this study, the role of communication in the implementation of PLIK still minimal, especially in the determination of the location, the use of the name boards and signs as a means of communication, and also on the implementation of device complaints as a form of communication. Therefore, it is suggested to revise article 12 (paragraph 1) ICT Ministerial Regulation No.19/2010, which requires PLIK providers to coordinate with the Local Government in determining the location of PLIK; Providing implementation guideline as a translation of Article 2 (paragraph 3 point k) to ensure installation of signage and pointing signs; amendment of article 9 (paragraph j) in order to ensure PLIK provider provide officially office addresses and telephone numbers for handle the complaints at the city/district