KEBIJAKAN RESPONSIF DISABILITAS (SEBUAH PRIORITAS DALAM MANAGEMEN KEBIJAKAN DI LEVEL DAERAH, NASIONAL DAN INTERNASIONAL)

Individu penyandang disabilitas mendapatkan problem dengan situasi ekslusi sosial yang dihadapi baik dari masyarakat, budaya di daerah, layanan maupun kebijakan yang ada. Perubahan kebijakan yang berpihak pada penyandang diabilitas ini meniscayakan perubahan paradigma berupa perubahan sistem sosial dan nilai dalam masyarakat. Artikel ini bertujuan menganalisis sejarah manajemen kebijakan yang responsif disabilitas di tingkat daerah ,nasional dan global. Artikel ini menyimpulkan Indonesia memiliki kewajiban memenuhi hak-hak penyandang disabilitas sebagai amanat konstitusi, seperti yang tertuang dalam ratifikasi Konvensi PBB mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas melalui Undang- Undang No. 19 tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) serta Undang-undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Aspek kehidupan yang dimaksud, seperti tetapi tak terbatas pada, akses terhadap layanan dasar pendidikan, kesehatan, transportasi, lingkungan tempat tinggal yang layak, perlindungan sosial, mitigasi bencana, kesempatan kerja dan berusaha, setara depan hukum, partisipasi dalam budaya dan politik, mendapatkan manfaat dari pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, dan penerimaan dalam masyarakat. Pada kenyataannya, penyandang disabilitas masih menghadapi tantangan- tantangan dalam memerankan dirinya untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara dan terhalangi berbagai hak-hak dasarnya