Tingkat Ketergantungan, Kompleksitas Pemerintah, dan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

This research aims to measure the disclosure level of local governments’ financial reports in Central Java Province. More importantly, we also investigate factors associated with the disclosure level. We measure the disclosure level using the Modified LGA Index. Meanwhile we use the local government’ dependence and government complexity as the independent variables. Using purposive sampling method, this research generates 32 local governments (districts/ municipals) as the final sample. The descriptive analysis suggests that the average value of the disclosure level is 58.46%. Meanwhile, local governments’ dependence on general allocation funds (DAU) and shared revenue funds (DBH) affect the disclosure level. However, we do not find significant effect between local governments’ dependence on special allocation funds (DAK) and government complexity on the disclosure level. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat pengungkapan dalam laporan keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah, serta menguji dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tingkat pengungkapan diukur dengan menggunakan Modified LGA Index, sedangkan sebagai variabel bebas yang digunakan adalah tingkat ketergantungan daerah, dan kompleksitas pemerintahan. Sampel penelitian ini dipilih menggunakan purposive sampling method, sehingga diperoleh ukuran sampel yaitu 32 laporan keuangan pemerintah daerah. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat pengungkapan pada masing-masing sampel. Rata-rata nilai pengungkapan sebesar 58,46 persen. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan terhadap Dana Alokasi Umum dan tingkat ketergantungan terhadap Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan, tingkat ketergantungan terhadap Dana Alokasi Khusus, dan kompleksitas pemerintah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan dalam laporan keuangan pemerintah daerah