PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI TERSANGKA PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus di Wilayah Hukum Makassar Tahun 2015-2016)

ABSTRAK\ud Andi Muhammad Aksan Anugrah (B 111 13 005), PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI TERSANGKA PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS DI WILAYAH MAKASSAR TAHUN 2015-2016), dibimbing oleh Syamsuddin Muchtar dan Wiwie heryani.\ud Tujuan penelitan ini adalah untuk mengetahui kedudukan, tugas, dan fungsi komisi perlindungan anak Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan bidang perlindungan anak. Untuk mengetahui peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai tersangka pelaku tindak pidana narkotika diwilayah hukum Makassar\ud Penelitian ini bersifat penelitian lapangan dimana pengumpulan data dilakukan dengan metode wanwancara terhadap pihak yang terkait dengan topic penelitian. Selain itu penulis juga melakukan penelitan kepustakaan melalui data-data yang berkaitan dan buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya, data yang dianalisi secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif.\ud Hasil penelitian menunjukan bahwa :\ud 1).. Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yaitu melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaran perlindungan anak.2)..Dalam menjalankan peranannya yang juga mengevaluasi kinerja terkait penanganan kasus anak yang ada ditingkat daerah, KPAI berkordinasi dengan KPPPAI, dan selanjutnya senantiasa memantau laporan terkait anak yang berhadapan hukum, menerima laporan pelaksanaan perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemerdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan melaksanakan monitoring dan evaluasi atas kinerja P2TP2A tersebut. P2TP2A di kota Makassar yang langsung dibawahi Dinas Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak tersebut, juga bersinergi dengan Lembaga Bantuan Hukum dan Badan Narkotika Nasional untuk mengawal dan mendampingi ana