TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PERKAWINAN (PRENUPTIAL AGREEMENT) PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015

2017ABSTRAK \ud \ud USWATUN HASANA (B11113394) dengan judul ???Tinjauan Hukum \ud Perjanjian Perkawinan (Prenuptial Agreement) Pasca Putusan MK No. \ud 69/PUU-XIII/2015???. Di bawah bimbingan Anwar Borahima sebagai \ud Pembimbing I dan Nurfaidah Said sebagai Pembimbing II. \ud Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai prosedur pencatatan \ud perjanjian perkawinan yang dibuat selama ikatan perkawinan berlangsung \ud (berdasarkan putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015) pada akta perkawinan \ud dan untuk mengetahui upaya perlindungan bagi pihak ketiga terkait \ud kerugian dalam hal pembuatan perjanjian perkawinan selama ikatan \ud perkawinan berlangsung. \ud Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif (normative research) \ud dengan menggunakan pendekatan penelitian undang-undang (statute \ud approach). \ud Adapun hasil penelitian ini yaitu 1) perjanjian perkawinan yang dibuat \ud selama ikatan perkawinan berlangsung, agar dapat mengikat pihak ketiga \ud maka perjanjian perkawinan tersebut harus didaftarkan/dicatatkan di KUA \ud (Muslim) dan Dispendukcapil (Non Muslim). Persyaratan dan tata cara \ud pendaftarannya diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan \ud Sipil No. 472.2/5876/DUKCAPIL perihal ???Pencatatan Pelaporan Perjanjian \ud Perkawinan??? Berdasarkan aturan tersebut, pasangan suami isteri yang \ud telah membuat perjanjian perkawinan membawa persyaratan \ud sebagaimana yang telah diatur dalam lampiran I (foto copy KTP-el; foto \ud copy KK, foto copy akta notaris perjanjian perkawinan yang telah \ud dilegalisir dengan menunjukkan aslinya; kutipan akta perkawinan suami \ud dan isteri) kemudian pejabat yang berwenang membuat catatan pinggir \ud pada register akta dan kutipan akta nikah sebagimana format pada \ud lampiran II A Surat Dirjen No. 472.2.5876/DUKCAPIL. 2) Demi melindungi \ud pihak ketiga dari kerugian maka pembuatan perjanjian perkawinan harus \ud dibuat dalam bentuk akta notaris (otentik) dan notaris dalam membuat \ud perjanjian perkawinan diharapkan untuk a. meminta daftar inventarisasi \ud harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan yang nanti akan \ud dicantumkan pada akta; b. membuat pernyataan bahwa harta tersebut \ud tidak pernah ditransaksikan dengan cara dan bentuk apapun, untuk dan \ud kepada siapapun. \ud Kata Kunci: Perjanjian Perkawinan, Putusan MK No.60/PUU-XIII/201