TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA (Studi Kasus Putusan Nomor 2588/K/Pid.sus/2015/MA)

2017ABSTRAK \ud REZKY, B111 13 555, dengan judul skripsi ???Tinjauan Yuridis \ud Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang \ud dan Jasa???. Dibimbing oleh Prof. Dr. H. Muh. Said Karim, S.H., M.H., \ud M.Si. selaku pembimbing I dan Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H., selaku \ud pembimbing II. \ud \ud Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana \ud materiil dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan \ud terhadap kasus dengan nomor register perkara 2588/K/Pid.Sus/2015/MA. \ud Peneilitian ini dilakukan diwilayah hukum Mahkamah Agung \ud Republik Indonesia. Penulisan ini dilakukan dengan melakukan studi \ud lapangan dengan melakukan wawancara-wawancara terhadap majelis \ud hakim yang menangani perkara tersebut sekaligus mendapatkan \ud dokumen-dokumen atau data terkait dengan masalah dalam tulisan \ud penulis. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-\ud pertanyaan yang relevan dengan topik yang diajukan. Pendekatan kedua \ud adalah dengan memaparkan secara deskriptif berbagai hasil wawancara \ud lalu melakukan analisis terhadap data tersebut. \ud Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pro-kontra atau \ud perbedaan pandangan terhadap majelis hakim dan penuntut umum dalam \ud melihat kasus ini. Jaksa Penuntut Umum menganggap bahwa Terdakwa \ud telah terbukti secara sah melanggar ketentuan perundang-undangan \ud Pasal 3 J.o. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang \ud Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang termuat \ud didalam dakwaan alternatif kesatu subsidair. Sedangkan dalam \ud putusannya, Majelis Hakim mengabulkan dakwaan alternatif kedua primair \ud yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun \ud 2001 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 \ud Tahun 2001 J.o. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Namun, salah satu majelis \ud hakim yang menangani perkara tersebut memiliki pendapat yang berbeda \ud (Dissenting Opinion). Salah satu majelis hakim tersebut berpendapat \ud bahwa terlepas dari keberatan Jaksa/Penuntut Umum , Judex Facti telah \ud salah menerangkan cara mengadili menurut hukum yaitu yang \ud berpendapat dakwaan yang disusun secara alternatif memberi kebebasan \ud pada hakim untuk memilih yang paling mendekati fakta-fakta yang \ud terungkap di persidangan. Hal ini dianggap tidak benar karena dalam \ud dakwaan alternatif Hakim harus menimbang seluruh dakwaan secara \ud serentak atau bersamaan tidak satu per satu seperti dakwaan \ud subsidairitas dan dari hasil pemeriksaan dipilih yang memenuhi unsur \ud yang dapat dikenakan pada Terdakwa. \ud \ud \ud \ud Kata Kunci: Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi \ud Dalam Pengadaan Barang dan Jasa