KEPEMILIKAN TANAH PERTANIAN SECARA LATIFUNDIA

ABSTRAK\ud Akbar Syarif Hidayatullah (B11113315) ???Kepemilikan Tanah Pertanian\ud Secara Latifundia???(dibimbing oleh Bapak Anwar Borahima Sebagai\ud Pembimbing I dan Ibu Sri Susyanti Nur Sebagai Pembimbing II)\ud Penilitian ini bertujuan untuk mengetahui relevansi penggunaan\ud kepadatan penduduk dalam hal penetapan kriteria wilayah dan batasan\ud maksimum penguasaan tanah pertanian berdasarkan Undang-Undang\ud Nomor 56 Prp Tahun 1960, tujuan lainnya adalah untuk mengetahui peran\ud aktif pemerintah dalam pelaksanaan aturan larangan kepemilikan tanah\ud pertanian secara Latifundia serta Faktor-faktor yang menyebabkan\ud kepemilikan tanah pertanian secara Latifundia.\ud Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe normatif yang disertai\ud dengan data empris,dimana penulis menelaah aturan pelaksanaan\ud kemudian melakukan perbandingan dengan kondisi yang terjadi pada\ud masyarakat. Data pendukung diperoleh melalui wawancara dan kuisioner\ud terhadap sampel yang telah ditentukan oleh penulis.\ud Hasil penelitian yang penulis peroleh adalah penggunaan\ud kepadatan penduduk dalam penetapan tipe wilayah dan luas maksimum\ud penguasaan tanah tidak relvan untuk digunakan, mengingat pertumbuhan\ud penduduk semakin pesat tidak disertai dengan peningkatan luas lahan\ud pertanian.Faktor penyebab kepemilikan tanah pertanian secara Latifundia\ud adalah disebabkan oleh faktor regulasi, faktor pemerintah dan faktor\ud masyarakat. Selain itu, peran aktif pemerintah khususnya dalam\ud pelaksanaan aturan larangan kepemilikan tanah pertanian melebihi batas\ud maksimum tidak dilaksanakan secara optimal.Demi pembaharuan system\ud tanah di Indonesia khususnya larangan penguasaan tanah berlebih maka\ud diperlukan adanya pembaharuan aturan dengan melihat kondisi\ud masyarakat serta menyesuaikan kebutuhan masyarakat sehingga\ud pemberlakuan aturan dapat efektif dalam kurun waktu yang lama demi\ud tercapainya amanat undang-undang yakni kesejahteraan masyarakat.\ud Kata kunci: Relevansi, tanah pertanian, Latifundia, kesejahteraan\ud masyarakat