URGENSITAS PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM MENGUNGKAP KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

<p>Legal maintenance concerning violence case within household as stated by Act Number 23, 2004 about Violence erasing within household, still poor. That case related with problem within Substance of Act Number 13, 2006 about both Witness and Victim Protection, which less accommodate legal need for both witness and victim (including reporting person) therefore both witness and victim were less braveness to reveal criminal case occurred. Besides that, include problem within structure (especially presence protection institution for both witness and victim and legal actor) and society legal culture who tend to solve by kinship way.</p><p> </p><p>Struktur (aparat penegak hukum termasuk LPSK), substansi UU dan budaya hukum masyarakat yang cenderung menyelesaikan kasus KDRT secara kekeluargaan, berpengaruh dalam mengungkap terjadinya tindak pidana. Eksistensi UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban telah menunjukkan kemajuan negara dalam memberikan perlindungan pada saksi dan korban. Politik hukum di masa mendatang berupa regulasi peraturan harus mengakomodir kebutuhan hukum untuk memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, khususnya saksi dan korban (termasuk pelapor), dimana peran LPSK harus proaktif, professional serta proporsional.