Pembentukan Peraturan Pusat, Daerah dan Desa

Pasca perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945}, begitu banyak perubahan mendasar dalam kehidupan ketatanegaraan di Indonesia. Meski dinamika ketatanegaraan telah mengalami pergeseran, namun cita-cita bangsa dan negara yang termuat dalam konstitusi tetaplah sama, utamanya adalah melindungi segenap tumpah darah, mencerdaskan kehidupan bangsa serta memajukan kesejahteraan umum. Ide negara hukum (rechtsstaat) sangat terkait dengan positivisme hukum yang membawa konsekuensi bahwa huku m harusdi bentuk secara sadar oleh Pembentuk peraturan perundang-undangan, sedangkan pembentukan peraturan perundang-undangan pada dasarnya dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan pemerintahan secara tegas dan jelas. Pada sisi lain pembentukan peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk melindungi hak-hak dasar. Dengan demikian kedudukan peraturan perundang-undangan menjadi sangat strategis dalam implementasi ide negara hukum. Pembangunan Hukum sebagai bentuk dari pelaksanaan Pembangunan Nasional merupakan rangkaian kegiatan dan usaha yang terdiri dari langkah strategis yang dituangkan dalam semua program dan proyek pembangunan hukum, hingga seluruh kegiatannya dilaksanakan menu rut pola dan mekanisme yang terarah menurut tatanan hukum nasional. Perencanaan Pembangunan Nasional akan menjadi landasan hukum dan acuan utama bagi pemerintahan bagi perumusan perencanaan pembangunan nasional kedepan. Dengan memperhatikan pertimbangan filosofis tentang tujuan hukum "Reformasi Hukum" tetap penting bagi penguatan demokrasi di Indonesia, stabilitas sosial dan politik jangka panjang, perlindungan dan pemberdayaan hak asasi, dan pemulihan ekonomi serta kebijakan yang berkaitan. Banyak peraturan perundang-undangan yang ingin menyelesaikan suatu permasalahan tertentu justru menimbulkan permasalahan lainnya,. sehingga secara kualitas Undang-Undang belumlah dapat dikatakan baik. Masih ditemukan Undang-Undang yang bermasalah maupun diindikasikan/berpotensi bermasalah. Misalnya antara satu Undang-Undang saling tumpang tindih dan tidak konsisten satu dengan yang lainnya atau berkaitan kualitas yang dapatdilihat pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perkara pengujian Undang-Undang. Dalam konteks politik, perlu diingat mengenai pentingnya politik hukum sebagai cara dan kebijakan negara untuk menentukan arah pembangunan bangsa .ini. Keseluruhan kehendak negara ini dijabarkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang tertuang pada seluruh tingkatan peraturan perundang-undangan dari mulai Undang-Undang hingga Peraturan Daerah-Desa. Hukum harus dapat menciptakan stabilitas politik agar pembangunan dapat berjalan lancar dan terarah. Pembangunan Indonesia bersifat fundamental. tidak dilakukan secara tambal sulam. Dalam agenda reformasi hukum, pembangunan hukum merupakan salah satu agenda yang harus ditangani dan digarap secara serius, hukum harus menjadi pandu bagi pembangunan aspek lain dalam pembangunan nasional, seluruh pembangunan dalam bidang ekonomi, politik sosial. budaya haruslah mengacu kepada peraturan perundangundangan yang berlaku. Keberadaan pembentukan peraturan perundangundangan didasarkan pada pemikiran Negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga segala aspek kehidupan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Pada dasarnya Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dimaksudkan untuk membentuk suatu ketentuan yang baku (memberikan pedoman pastil mengenai tata cara pembentukan peraturan perundangundangan dari Undang-Undang hingga Peraturan Daerah, bahkan dengan berlakunya Undang-Undang Desa, cakupan pembentukan peraturan perundang-undangan bagi penyelenggaraan pemerintahan menjadi semakin luas hingga Peraturan di Desa. Harapan penulis nantinya berbagai macam peraturan perundang-undangan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ini nantinya dapat menjadi handboek wetgeving bagi para perancang peraturan perundangundangan, meskipun masih terdapat beberapa kelemahan. Berbagai permasalahan yang muncul dalam pemahaman membuka peluang untuk melahirkan berbagai karya-karya akademis dalam paradigma konsepsional baru Tulisan ini merupakan usaha merekam bahan dasar pembentukan peraturan perundang-undangan yang dalam berbagai bahan itu dalam kenyataannya terdapat perbedaan sehingga pemahaman dasar peraturan perundang-undangan senantiasa mengalami penyesuaian dalam prakteknya, sebagaimana pemahaman peraturan daerah mulai dari istilah program pembentukan hingga pembatalan peraturan daerahnya dan pembentukan peraturan di desa. Seperti halnya tulisan-tulisan terdahulu, harapan penufis, semoga keberadaan buku ini, senantiasa dapat memberi manfaat, menambah dan memperkaya pengetahuan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan