MEKANISME PENGURUSAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS TANAH PADA GARIS SEMPADAN PANTAI (STUDI KASUS DI KAWASAN PESISIR KABUPATEN BATANG)

ABSTRAK Peraturan mengenai penetapan garis sempadan pantai menimbulkan banyak permasalahan, termasuk masalah penguasaan, pemilikan hak atas tanah dan penggunaan tanah yang terletak di kawasan sempadan pantai. Hal ini terjadi karena adanya pertentangan antara kepentingan pemerintah dan kepetingan masyarakat yang menguasai, memiliki, dan menggunakan tanah-tanah tersebut. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pengurusan dan pemberian hak atas tanah serta perlindungan hukum pada tanah di garis sempadan pantai kawasan pesisir Kabupaten Batang. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi pengurusan dan pemberian hak atas tanah pada garis sempadan pantai. Selain itu juga bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum yang dapat diberikan pemerintah bagi pemilik tanah yang berada di garis sempadan pantai pada kawasan pesisir Kecamatan Batang. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, sedangkan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, analisa dilakukan dengan menggambarkan keadaan dari objek yang diteliti dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Pemberian hak atas tanah di kawasan sempadan pantai Kabupaten Batang terbagi menjadi beberapa jenis: pemberian Hak Pakai untuk kepentingan pelabuhan dan penelitian, serta pemberian Hak Guna Bangunan untuk investor dan ada pula penguasaan tanah untuk kepentingan pariwisata menggunakan sewa menyewa lahan, selain itu tanah-tanah yang sudah bersertipikat sebelum dikeluarkannya peraturan sempadan pantai. Perlindungan hukum yang diberikan untuk tanah di kawasan sempadan pantai berupa: pemegang hak penguasaan dan hak atas tanah adalah berupa sertipikat (untuk Hak Pakai, Hak Milik dan Hak Guna Bangunan), untuk tanah milik dinas pariwisata berdasarkan dari perjanjian sewa lahan (untuk hak penguasaan untuk kepentingan pariwisata), sedangkan untuk tanah yang belum bersertipikat (Letter C) mendapat perlindungan dari hukum adat. Kata Kunci: Pengurusan dan perlindungan hukum tanah sempadan panai, Penguasaan hak atas tanah sempadan pantai, Garis sempadan pantai