PELAKSANAAN PARATE EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DI PT. COMMERCE FINANCE CABANG SEMARANG

ABSTRAK Pelaksanaan Parate Eksekusi Jaminan Fidusia Di PT. Commerce Finance Cabang Semarang Dewasa ini, pelaku usaha baik perorangan maupun badan hukum membutuhkan modal usaha yang cukup besar untuk menjalankan usahanya. Oleh karena itu diadakan perjanjian pembiayaan antara penerima fasilitas pembiayaan dengan pemberi fasilitas pembiayaan. Salah satu persyaratan dari perjanjian pembiayaan ini adalah keharusan adanya agunan sebagai jaminan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia memberikan pengamanan terhadap pelaku usaha lembaga pembiayaan dalam memberikan pembiayaan kepada konsumen. Pada saat debitur wanprestasi, maka akan dilakukan parate eksekusi terhadap objek jaminan fidusia. Pelaksanaan parate eksekusi objek jaminan fidusia merupakan masalah yang penting seiring dengan semakin berkembangnya pemberian pembiayaan. Dalam Pasal 29 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia diatur apabila seorang debitur melakukan wanprestasi. Parate eksekusi merupakan ciri khas eksekusi jaminan fidusia yang memberikan kemudahan pelaksanaannya kepada penerima fidusia. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana pelaksanaan parate eksekusi jaminan fidusia dalam menyelesaikan kredit macet di perusahaan pembiayaan PT. Commerce Finance Cabang Semarang dan Hambatan-hambatannya serta pola penyelesaian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang menekankan pada aturan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dan melihat kenyataan yang ada, dengan analisa data kualitatif yaitu menguji data dengan konsep teori, pendapat para ahli, peraturan perundangan, dan studi lapangan, sehingga hasil analisa disusun secara teoritis dalam bentuk tesis. Hasil penelitian dalam prakteknya, khususnya di PT. Commerce Finance menunjukkan ketidakefektifan pelaksanaan parate eksekusi dalam praktek karena untuk pelaksanaan parate eksekusi tetap membutuhkan fiat eksekusi serta gugatan ke Pengadilan Negeri. Selain itu juga terdapat banyak hambatan-hambatan dalam pelaksanaan parate eksekusi jaminan objek fidusia ditemui antara lain objek jaminan fidusia tidak diserahkan oleh pemberi fidusia dan juga telah beralih kepada pihak ke tiga. Dan juga, masih banyak Jaminan Fidusia yang tidak dibuat dalam bentuk akta notaris sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Oleh karena itu, dibutuhkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha pembiayaan dan Lembaga Jaminan Fidusia untuk lebih meningkatkan pemahaman terhadap jaminan fidusia, agar tidak terjadi potensi yang bisa menyebabkan kendala pelaksanaan parate eksekusi dan pengaturan jangka waktu maksimum pendaftaran jaminan fidusia sehingga tercapai suatu kepastian hukum. Kata kunci : Parate Eksekusi, Jaminan Fidusia, Commerce Financ