PEMBERIAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS RUMAH DINAS DARI TANAH NEGARA KEPADA 17 PEGAWAI PT PLN YANG TELAH PENSIUN DI KABUPATEN SEMARANG

Pemberian Hak Atas Tanah dari tanah negara menjadi tanah hak milik bagi pegawai PT PLN Kabupaten Semarang yang pernah menempati rumah dinas tersebut tidak melalui mekanisme jual beli pada umumnya, karena status rumah dan tanah tersebut adalah milik negara sebagaimana Keputusan Mentri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal Yang Telah Dibeli Oleh Pegawai Negeri Dari Pemerintah. Permasalahan yang dapat diangkat dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana pelaksanaan pemberian hak atas tanah dari tanah negara menjadi tanah hak milik atas rumah dinas bagi 17 pegawai PT PLN yang telah pensiun di Kabupaten Semarang. Selain itu apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemberian hak atas tanah dari tanah negara menjadi tanah hak milik atas rumah dinas 17 pegawai negeri PT PLN yang telah pensiun. Metode yang digunakan dalam penelitian ini derskripsi analitis dengan pendekatan Yuridis Empiris berdasarkan data primer berupa wawancara dengan para pihak yang berkaitan secara langsung agar mendapatkan informasi yang sejelasnya sesuai keadaan di lapangan. Hasil penelitian ini pada akhirnya memberikan gambaran terjadinya pemberian Hak Atas Tanah dari rumah dinas PT PLN kepada 17 pegawainya yang telah pensiun melalui tahapan sesuai Keputusan Menteri Keuangan No. 89/KMK.013/1991 tentang Pedoman Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara. Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan pemberian Hak Atas Tanah ini antara lain adalah mahalnya biaya yang harus dikeluarkan dan kurangnya pemahaman dalam hal pengajuan permohonan Hak Atas Rumah DInas tersebut, serta lama nya waktu yang diperlukan untuk proses penerbitan Sertipikat. Saran dari penilitian ini adalah bagi pihak pemerintah dan khususnya PT PLN harus lebih memberikan pemahaman kepada karyawan mengenai hak mereka dalam hal kepemilikan Rumah Dinas. Selain itu pembiayaan yang mahal dan lamanya waktu penerbitan sertipikat juga harus dikaji kembali apakah telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak, hal ini diperlukan dalam menjaga kewibawaan instansi terkait dalam pelaksanaan pemberian hak tersebut