KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI DAMPAK NEGATIF PLURALISME AGAMA DI INDONESIA

Indonesia adalah Negara dengan pluralitas keragaman yang menonjol, tersebar dari Sabang sampai Merauke. Keragaman, budaya, agama dan paham kepercayaan tersebar di setiap wilayahnya. Walau tidak mudah untuk memahami pluralitas dan pluralisme dalam menyatukan perbedaan yang ada, pluralisme agama dalam konteks bhinneka tunggal ika untuk menumbuhkan sikap toleran dan saling menghormati kepercayaan dan agama orang lain, pluralisme agama dalam pandangan teologi mendudukan setiap agama dan kepercayaan pada hakekatnya setara, sama-sama benar dan sama-sama menyelamatkan dan harus diyakini oleh pemeluknya. Fokus penelitian ini adalah kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi dampak negatif pluralisme agama di Indonesia. Permasalahan yang dirumuskan adalah (1) Bagaimanakah Realita (Fakta Sosial) dan Pluralisme Agama di Indonesia?, (2) Bagaimakah Kebijakan Hukum Pidana Saat ini Dalam Menanggulangi Dampak Negatif Pluralisme Agama di Indonesia?, dan (3) Bagaimana Merekontruksi Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Dampak Negatif Pluralisme Agama di Indonesia Pada Masa Mendatang? Untuk menjawab ketiga permasalahan tersebut, digunakan pendekatan socio-legal. Analisis menggunakan metode kualitatif-konstruktivisme. Teknik pengumpulan data primer yang digunakan adalah wawancara mendalam kepada narasumber yang terpilih yang dilakukan secara semi terstruktur untuk data skunder digunakan metode studi pustaka dan dokumentasi literatur. Ada tiga kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini. Pertama, Realita (fakta sosial) dan dampak Pluralisme Agama di Indonesia adalah sebuah fakta yang dimaknai sebagai sebagai pluralitas keberagaman. Kedua, Kebijakan hukum pidana saat ini dalam menanggulangi dampak negatif pluralisme agama di Indonesia adalah memberikan perlindungan, perdamaian dan ketentraman dalam menjaga kemurnian ajaran agama. Ketiga, rekontruksi kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan dampak negatif pluralisme agama di Indonesia pada masa mendatang adalah pengaturan kebijakan hukum pidana pada bidang agama harus berdasarkan ideologi Pancasila yang mengakui pluralisme agama sebagai bentuk pluralitas