Kepailitan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Studi Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 41/Pailit/2007/PN.Niaga/Jkt.Pst jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 075/Pdt.Sus/2007)

ABSTRAK Kepailitan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Studi Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 41/Pailit/2007/PN.Niaga/Jkt.Pst jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 075/Pdt.Sus/2007) Tesis ini membahas mengenai status PT. Dirgantara Indonesia (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan proses kepailitan terhadap PT. Dirgantara Indonesia (Persero) berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaean Utang. Permasalahan pokok pada tesis ini yaitu apakah pertimbangan hakim dalam kepailitan PT. Dirgantara Indonesia sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaean Utang, serta aspek hukum apa saja yang harus diperhatikan dalam keoailitan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan deskriptif analisis. Sumber data yang dipakai adalah data sekunder, yang meliputi bahan hukum premier, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahwa untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuh persero pada Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara tuntuk pada ketentuan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Kesimpulan dari penelitian adalah PT. Dirgantara Indonesia (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk persero dapat dipailitan oleh siapa saja tidak hanya oleh Menteri Keuangan dan hakim harus memperhatikan aspek – aspek yuridis dalam memutus perkara tersebut. Kata Kunci : Kepailitan, Badan Usaha Milik Negar