KEBIJAKAN TERHADAP KETENTUAN SURAT KETERANGAN WARIS BAGI BUMIPUTERA YANG DIBUAT OLEH KEPALA KELURAHAN DAN KEPALA KECAMATAN

ABSTRAK KEBIJAKAN TERHADAP KETENTUAN SURAT KETERANGAN WARIS BAGI BUMIPUTERA YANG DIBUAT OLEH KEPALA KELURAHAN DAN KEPALA KECAMATAN Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, yang pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum setelah kematian itu adalah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak dan kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang. Pembagian waris yang ditinggalkan pewaris khusus golongan Bumiputera berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Bahwa kebijakan dan wewenang Kepala Kelurahan dan Kepala Kecamatan untuk membuat Surat Keterangan Waris bagi golongan Bumiputera. Penelitian ini meninjau mengenai bagaimana teori kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum Surat Keterangan Waris (SKW) untuk Warga Negara Indonesia Asli/Bumi Putera yang dibuat oleh Lurah dan Camat serta relevansinya dengan Pemahaman Lurah Camat atas dibuatnya Surat Keterangan Waris (SKW) tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan meninjau kekuatan hukum Surat Keterangan Waris (SKW) bagi golongan Bumiputera, relevansinya dengan Pemahaman Lurah Camat atas dibuatnya Surat Keterangan Waris (SKW) tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Sosio Legal. Hasil penelitian adalah adanya beberapa institusi/pejabat yang membuat surat keterangan waris memiliki kekuatan hukum yang berbedabeda. Surat keterangan waris untuk Golongan Bumiputera karena dibuat oleh ahli waris sendiri dihadapan Kepala kelurahan dan Kepala Kecamatan merupakan akta di bawah tangan yang mempunyai kekuatan pembuktian bebas. Bebas dalam arti apabila terjadi masalah dikemudian hari maka, surat keterangan waris tersebut hanya merupakan permulaan bukti, sehingga harus dilengkapi dengan alat-alat bukti lain Teori Kepastian, Kemanfaatan dan Keadilan Hukum atas Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Kepala Kelurahan dan kepala Kecamatan, dan mengenai pemahaman Kepala Kelurahan dan Kepala kecamatan akan hukum waris yang masih minim. Saran: Notaris sebagai orang yang mempelajari hukum kewarisan baik hukum waris berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan Hukum Islam, maupun Hukum Adat yang paling baik ditunjuk sebagai lembaga yang berwenang mengeluarkan surat keterangan hak mewaris.Surat keterangan hak mewaris tersebut tergantung pada pilihan hukum para ahli waris. Kata Kunci : Kebijakan Surat Keterangan Waris, Nilai Dasar Hukum dan Pemerintah Desa