PEMBATALAN AKTA JUAL BELI TANAH YANG DIBUAT OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH(PPAT) (Studi kasus Putusan Pengadilan Nomor : 69/Pdt.G/2007/PN.Smg)

Penelitian ini dilakukan penulis karena adanya permasalahan yang berawal dari Tuan Liem S H (Tergugat) mengajak Tuan TARMUDI S (Penggugat) kerjasama jual beli dan kredit alatalat elektronik karena tergugat membutuhkan tambahan modal untuk usahanya tersebut. Pada saat itu,Penggugat tidak bekerja dan tidak mempunyai uang tunai,maka Tergugat menyarankan supaya Sertipikat tanah HGB Nomor : 123 milik Penggugat yang terletak di Jalan Jati Raya Utama I/18 Kelurahan Padangsari, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang dipinjamkan dan dibaliknama keatasnama Tergugat dengan alasan agar mudah dijadikan jaminan utang di bank. Untuk itu,pada tanggal 10 Nopember 2000 antara Penggugat dengan Tergugat melakukan jual beli pura-pura tanpa pembayaran(pembayaran baru akan diserahkan oleh pembeli (tergugat) secara kredit mulai Januari 2001 dan hal tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak) Dan jika utang pada bank telah lunas,sertipikat akan dikembalikan dan dibaliknama kembali keatasnama Penggugat. Namun setelah utang Tergugat lunas,pada Tahun 2003 sertipikat hanya dikembalikan tanpa dibaliknama sampai akhirnya Tahun 2005 keberadaan tergugat tidak diketahui. Oleh karena itu,pada Tahun 2007 Penggugat menggugat Tegugat di Pengadilan Negeri Semarang. Menurut peraturan perundang-undangan, Jualbeli harus memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 37 PP No.24 Tahun 1997, dan dalam kasus ini sesungguhnya dapat dengan Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan,karena sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (4) dan (5) objek HT bisa milik pribadi atau milik Pihak ketiga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut, kesesuaian pertimbangan hukum hakim dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,dan perlindungan hukum terhadap pihak penjual dalam kasus tersebut. Permasalahan yang ada dalam penelitian ini akan dijawab dengan metode pendekatan yuridis normatif dan menggunakan data sekunder untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara, kesesuaian pertibangan hukum hakim tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta perlindungan terhadap pihak penjual dalam kasus tersebut. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif dengan penarikan kesimpulan menggunakan metode induktif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara ini didasarkan hanya pada beberapa bukti-bukti yang ada dalam persidangan. Dan pertimbangan hukum Hakim tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1320 Tentang syarat subyektif dan syarat obyektif untuk sahnya perjanjian Serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 37 yang mengatur Syarat formil dan Syarat materiil dalam proses jual beli. Dan oleh karena jualbeli tersebut dinyatakan tidak sah dan akta jualbeli dibatalkan, maka Pihak Penjual (Penggugat) mendapat perlindungan hukum dengan adanya baliknama kembali sertipikat keatasnamanya dan pihak tergugat dihukum mengganti biaya perkara sebesar Rp 384.000,00. Sehingga meskipun jual beli yang dilakukan antara Penjual dan Pembeli dihadapan PPAT adalah sah karena telah terpenuhi syarat sahnya jual beli sesuai pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 37 PP No.24 Tahun 1997 yang mengatur Syarat formil dan Syarat materiil, jika dikemudian hari salah satu pihak merasa dirugikan sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, Pihak yang dirugikan tersebut dapat mengajukan gugatan gantirugi kepada Pihak yang menyebabkan timbulnya kerugian