Studi kritis pendapat tokoh agama tentang pernikahan ayah dengan anak tiri : studi kasus di Dusun Balongrejo Desa Badas Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang

Skripsi ini membahas tentang Studi Kritis Pendapat Tokoh Agama tentang Pernikahan Ayah dengan Anak Tiri (Studi Kasus di Dusun Balongrejo Desa Badas Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang). Dalam skripsi ini dijelaskan deskripsi kasus pernikahan ayah dengan anak tirinya, bagaimana Analisis Kesesuaian hukum Islam terhadap pendapat tokoh agama tentang pernikahan ayah dengan anak tiri di Dusun Balongrejo Desa Badas Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.Untuk mencapai tujuan penelitian ini, maka dipergunakan metode penelitian yang terdiri dari pengumpulan data,sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, serta teknik analisis data. Tipe penelitian yang dipergunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pola pikir deduktif. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Tekhnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode interview dan kemudian di observasi. Sedangkan tekhnik pengolahan data dengan menggunakan tekhnik organizing dan editing.Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pernikahan ayah dengan anak tiri dilakukan oleh salah satu masyarakat di Dusun Balongrejo Desa Badas Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang, pernikahan ini dilakukan oleh Maskan dan Atin di Surabaya dan datang ke Dusun Balongrejo Desa Badaas sudah berstatus sebagai suami-istri, pernikahan ini mendapat penolakan dari masyarakat serta tokoh agama Dusun Balongrejo. Tokoh agama Dusun Balongrejo melarang dan mengharamkan pernikahan tersebut, dikarenakan pernikahan tersebut tidak memenuhi salah satu syarat-syarat pernikahan, yaitu tidak ada halangan shara’ artinya bukan merupakan mahram dari calon laki-laki atau perempuan. Sejalan dari kesimpulan diatas, maka hendaknya kepada tokoh agama, hendaklah senantiasa memberikan penyuluhan serta bimbingan mengenai hukum-hukum Islam, khususnya tentang pernikahan dan larangan pernikahan. Agar supaya masyarakat mampu dan bisa membedakan antara pernikahan yang dilarang dan yang diperbolehkan menurut hukum Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia