Tinjauan hukum Islam terhadap sistem pemerintahan parlementer

Dalam sistem ini kepala negaranya hanya berkuasa secara simbolik saja dan yang mengurusi masalah pemerintahan adalah perdana menteri yang dibantu oleh para menteri. Selain itu di dalam system ini terdapat azas “the king can do no wrong”. Raja tidak dapat dimintai pertanggung jawaban, dan karenanya tidak dapat dipersalahkan atas jalannya pemerintahan. Kabinetlah yang bertanggung jawab sekalipun perbuatan salah tersebut diperbuat oleh kepala negara. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; 1. Bagaimana konsep pemerintahan menurut sistem pemerintahan parlementer. 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem pemerintahan parlementer. Metode pembahasan peelitian ini menggunakan metode induktif, metode deduktif dan metode komperatif. Kesimpulan dari penelitain ini adalah; 1. Sistem pemerintahan parlementer merupakan suatu sistem pemerintahan dimana dalam sistem tersebut mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: kepala negara berkuasa secara simbolis dan tidak dapat dipersalahkan atas jalannya pemerintahan, pemerintahan diselenggarakan oleh dewan menteri dengan perdana menteri sebagai pimpinannya dan mereka bertanggung jawab kepada parlemen. Menurut hukum Islam,sistem pemerintahan parlementer tersebut dapat dibenarkan dan boleh diterapkan. Karena pada prinsipnya seseorang hanya dituntut menurut apa yang telah diperbuatnya sendiri dan tidak dibebani terhadap apa yang telah diperbuat oleh orang lain