Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan upah minimum di PTP. XXIV - XXV . Pabrik Karung Rosella Baru. Jl. Ngagel Timur No. 37 Surabaya

Penerapan upah yang tidak sesuai dengan standart bisa terjadi karena perusahaan yang tidak atau belum menerapkan upah minimum. Maksudnya, seandainya menerapkan standart upah minimum, gejolak tidak begitu muncul seperti yang terjadi di PT. Catur Putra Surya,yang menyebabkan seorang pahlawan buruh yaitu Marsinah tewas. Sebelum kering keringatnya, seseorang pekerja berhak untuk mendapatkan upah harian, mingguan, serta bulanan. Islam melarang keras menunda-nunda dalam pemberian upah, apalagi tidak dibayar sama sekali. Dan ini jelas-jelas melaaggar hak azazi manusia. Tujuan yang hendak dicapai penulis adalah untuk mengetahui bagaimana diskripsi hukum Islam terhadap nilai-nilai instrinsik hasil sumber daya manusia dengan melalui upah minimum sesuai dengan kwalitasnya masing-masing. Mengetahui dengan jelas kondisi kepegawaian yang ada di PTP. XXIV XXV, baik yang tetap maupun yang tidak tetap. Dari hasil pembahasan disimpulkan bahwa upah yang layak bagi kemanusiaan adalah sangat mendukung dan menjadikan semangat dalam bekerja serta kelancaran proses produksi dalam perusahaan. Namun dalam Perjanjian borongan berlaku ketentuan khusus walaupun telah diatur dalam BW yang merupakan Lex genus (ketentuan umum) tentu yang berlaku adalah Lex Spesialis (ketentuan khusus). Bahwa pekerja honorer, borongan dan musiman sangat memerlukan perhatian. Menyangkut masalah upah, tunjangan untuk keluarga dan sebagainya