Kursus calon pengantin sebagai syarat perkawinan: Studi pandangan ketua Kantor Urusan Agama dan Ulama Kota Malang

INDONESIA: Keluarga merupakan cikal bakal masyarakat. Baik tidaknya umat tergantung baik tidaknya pribadi-pribadi yang berada di dalam keluarga. Oleh karena itulah setiap calon pengantin harus memahami hakikat perkawinan. pemerintah melalui Direktur Jendral Bimas Islam Departemen Agama sebagai upaya untuk mewujudkan keluarga sakinah serta usaha untuk meminimalisir tingkat perceraian yang semakin meningkat telah membuat berbagai progam, diantaranya dengan diselenggarakannya Kursus Calon Pengantin. Kursus calon pengantin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga. Penelitian ini dilakukan di Kota Malang bertujuan untuk mengetahui Bagaimana pandangan ketua Kantor Urusan Agama dan Ulama Kota Malang tentang kursus calon pengantin sebagai syarat perkawinan dan Bagaimana pandangan ketua Kantor Urusan Agama dan Ulama Kota Malang tentang strategi dalam pelaksanaan kursus calon pengantin. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Metode pendekatan penelitian ini bersifat yuridis sosiologis, pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil temuan penelitian ini, untuk menjawab rumusan masalah yang pertama menganai pandangan ketua kantor urusan agama dan ulama Kota Malang terhadap kursus calon pengantin dijadikan syarat perkawinan penulis menemukan terdapat tiga pandangan yang berbeda pertama, sangat setuju apabila kursus calon pengantin dijadikan syarat dalam perkawinaan dengan alasan melihat barbagai macam latar belakang pendidikan calon pengantin belum semua calon pengantin mengetahui bagaimana cara untuk membentuk sebuah keluarga serta cara untuk menyelesaikan problem dalam rumah tangga. Kedua, setuju dengan kursus calon pengantin sebagai syarat perkawinan akan tetapi belum saatnya diterapkan karena terlalu memberatkan kepada calon pengantin, Ketiga, tidak sepakat ketika kursus calon pengantin dijadikan syarat perkawinan, dengan dalih tidak ada ulama madzhab yang mensyaratkannya. Adapun untuk menjawab rumusan masalah yang kedua mengenai pandangan ketua kantor urusan agama dan ulama Kota Malang terhadap strategi dalam pelaksanaan kursus calon pengantin penulis menemukan strategi pelaksanaan kursus calon pengantin dapat dilakukan baik secara personal maupun kelompok dilaksanakan bekerja sama dengan lembaga pendidikan baik melalui kampus maupun sekolahan bisa juga melalui ormas-ormas Islam. Adapun metodenya bisa dilakukan dengan ceramah, diskusi, tanya jawab dan demonstrasi. ENGLISH: Family is the forerunner of the community. Whether good or not people depend on whether good or not the individuals who are in the family. Therefore every bride should understand the nature of marriage. Government through the Director General of the Ministry of Islamic Guidance Religion as an attempt to realize a harmonious family and attempt to minimize the increasing divorce rate has made a variety of programs, including by convening Bridal Candidate Course. Course bride is giving the stock of knowledge, understanding and skills in a short time to the bride and groom on the life of the household or family. The research was conducted in Malang aims to find out How the view of the first chairman of the religious affairs office and Ulama in Malang about the course of the bride and groom as a condition of marriage and How the view of the first chairman of the religious affairs office and the Ulema in Malang about course strategy in implementing the bride and groom. In this study the authors use type of empirical legal research. This method is juridical sociological research, collecting data, using observations, interviews and documentation. From the findings of this study, to answer the problem formulation of the view that the first chairman of the religious affairs office and Ulama in Malang about the clerical courses of the bride to be qualified as the marriage requirements. The authors found that there are three different views. First, Agree more if use a course of bride as requirement in marriage in order to see across the various kinds of educational backgrounds of all brides. Not all of the brides know how to establish a family and how to solve problems in the homehold. Second, agree with the course as a requirement for marriage bride but not yet implemented because it is too burdensome for the bride and groom. Third , do not agree when the courses become qualified bride marriage , with no pretext Shafi'i scholars who require it . As to answer the problem formulation of the view that both head office and clerical religious affairs city of Malang in the implementation of the strategy of the author of course the bride and groom find brides course implementation strategy can be done either personally or in groups conducted in cooperation with educational institutions either through college or school could also through mass organizations Islam. The methods can be done with lectures, discussions, question and answer, and demonstrations