Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Pembiayaan Dalam Perjanjian Leasing

Perekonomian di Indonesia yang semakin sulit membuat pemerintah memperkenalkan suatu lembaga keuangan baru disamping lembaga keuangan bank untuk memenuhi kebutuhan modal atau dana dari para pengusaha yaitu lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan menawarkan berbagai macam bentuk penyediaan dana untuk barang-barang modal bagi pengusaha, diantaranya adalah sewa guna USAha atau leasing. Ketentuan yang mengatur tentang sewa guna USAha atau leasing ini adalah dua surat keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor: 1169/KMK.01/1991 dan nomor: 634/KMK.013/1990. Permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana hubungan para pihak dalam pembiayaan kendaraan bermotor dengan cara leasing. Kesimpulan yang dapat diambil adalah wanprestasi yang terjadi sebagian besar dilakukan oleh pihak lessee dan yang seringkali terjadi adalah masalah keterlambatan pembayaran uang angsuran pada tiap bulannya. Penyelesaian terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh lessee dengan pendekatan secara kekeluargaan, jika tidak mengindahkan maka pihak lessee dikenakan somasi dan denda atas keterlambatan pembayaran, dan obyek leasing dapat ditarik oleh pihak lessor. Saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah pihak lessor harus hati-hati melakukan analisa yang cermat terhadap karakter dan kemampuan membayar dari pihak lessee