Menuju Demokratisasi Pemilihan Presiden

Pembaharuan di bidang politik dan pemerintahan yang dibawa arus reformasi, menyentuh persoalan yang paling mendasar, yakni “demokratisasi”. Hal ini didasarkan pada satu pengalaman pahit berpolitik dan berpemerintahan selama rezim orde baru, yang sangat anti demokrasi, cenderung otoriter, dan diktator. Pemerintahan dijalankan secara represif Adagium lama dari seorang Lord Acton bahwa “power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely”, melanda keseluruhan rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Penyebab utamanya terletak pada tidak adanya pembatasan periodisasi masa jabatan dan cara-cara pengisian jabatan Kepresidenan. Itulah sebabnya, MPR pagi-pagi sekali menyusul reformasi segera mengubah ketentuan UUD 1945 tentang jabatan kepresidenan. Pembaharuan yang dilakukan menyangkut keduanya, yakni masa jabatan seorang presiden hanya dibatasi dua kali, dan cara-cara pengisian jabatan Kepresidenan yang akan dipilih secara langsung oleh rakyat. Kedua pembaharuan ini dilakukan dalam rangka menuju demokratisasi pemilihan Presiden yang diharapkan melahirkan pemimpin politik maupun pemerintahan yang mendapat legitimasi rakyat. Akankah pemilihan dengan langsung ini menghasilkan pemimpin legitimit yang sesungguhnya