ANALISIS PUTUSAN PERCOBAAN (VOORWAARDELIJKE) TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG)

Tindak pidana korupsi ialah kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Hukuman percobaan terhadap koruptor itu bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, karena secara filosofis, hukum diciptakan untuk mewujudkan keadilan. Dalam menjatuhkan pidana percobaan itu harus ada alasan-alasan yang bisa dipertanggungjawabkan, baik terhadap diri pelaku maupun terhadap perbuatan-perbuatan yang dilanggar. Ketentuan tentang hukuman percobaan (voorwaardelijke) diatur dalam Buku Kesatu Bab II Pasal 14 a KUHP sampai dengan Pasal 14 f KUHP dan berdasar Pasal 103 KUHP. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penjatuhan hukuman percobaan oleh Hakim kepada terdakwa menimbulkan pertanyaan, yaitu : bagaimanakah dasar-dasar pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam menjatuhkan putusan percobaan (voorwaardelijke), apakah putusan percobaan (voorwaardelijke) sudah memberikan rasa adil, dan faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam menjatuhkan putusan percobaan (voorwaardelijke)? Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif (doctrinal legal approach). Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Objek dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 240/Pid.B/2005/PN.Smg., tanggal 22 Desember 2005 dengan terdakwa Mardijo. Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode pengumpulan data yang akan digunakan adalah studi pustaka dan wawancara (tanya jawab) untuk kemudian diolah dan disajikan dalam bentuk laporan penelitian. Metode analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara kualitatif. Dasar-dasar pertimbangan dari Majelis Hakim antara lain adalah tujuan pemidanaan adalah bukan merupakan pembalasan atas kesalahan terdakwa demi memuaskan tuntutan keadilan; bahwa tujuan pemidanaan tidak lepas dari keseimbangan perlindungan antara terdakwa dan perlindungan masyarakat, akan tetapi pidana mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, yaitu sebagai ne peccetur, artinya supaya orang jangan melakukan kejahatan / tindak pidana. Secara legal justice, vonis percobaan (voorwaardelijke) adalah adil dan sesuai dengan ketentuan undang-undang, namun secara moral justice dan social juctice, vonis percobaan (voorwaardelijke) belumlah adil. Faktor-faktor yang mempengaruhi Majelis Hakim diantaranya adalah faktor hukum; faktor penegak hukum; dan faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kesimpulan dari penelitian ini adalah harus ada pertimbangan hukum yang cermat dalam penjatuhan vonis percobaan (voorwaardelijke), hukuman percobaan (voorwaardelijke) adalah adil apabila hanya dikaitkan dengan legal justice tanpa mengaitkan dengan moral justice dan social justice, faktor pengembalian kerugian negara sangat berarti dalam meringankan hukuman terdakwa, meskipun tidak menghilangkan sifat melawan hukumnya. Saran dari penulis adalah para aparat penegak hukum harus bersungguh-sungguh dalam memerangi tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia. Kata kunci : putusan percobaan (voorwaardelijke) dan tindak pidana korupsi