TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PEMBAGIAN WARISAN BERUPA SAHAM HANYA OLEH SEBAGIAN AHLI WARIS (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MEDAN NOMOR 694/Pdt.G/2013/PA.Mdn)

Ahli waris adalah orang-orang/kerabat yang masih hidup yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan prang yang meninggal dunia sebagai pewaris dan memiliki hak untuk menerima harta warisan dengan kadar bagian tertentu. Adapun harta warisan adalah harta milik pewaris secara penuh atau hak-hak yang ditinggalkan untuk ahli waris sesudah dikurangi dengan tahjiz, utang-utang pewaris, wasiat dan harta bersama serta hal-hal lain yang menyangkut hak orang lain. Dewasa ini, banyak ditemuinya kerumitan dalam pembagian warisan dikarnakan semakin kompleksnya benda yang bisa diwariskan dan berujung pada diajukannya gugatan antar anggota keluarga. Fokus utama skripsi ini antara lain, pertama, bagaimana dasar hukum dan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Agama Medan perkara No. 694/Pdt.G/2013/PA.Mdn mengenai gugatan kewarisan saham yang hanya diajukan oleh sebagian ahli waris. Kedua, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dasar hukum dan pertimbangan hukum dalam putusan No. 694/Pdt.G/2013/PA.Mdn. Penelitian ini juga mengkaji masalah garis hukum yang ada dalam perkara tersebut dapat diterapkan, dilihat dari perspektif hukum Islam. Tujuan penelitian untuk menjelaskan dasar hukum dan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Agama Medan perkara No. 694/Pdt.G/2013/PA.Mdn mengenai gugatan kewarisan saham yang hanya diajukan oleh sebagian ahli waris dan menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap dasar hukum dan pertimbangan hukum dalam putusan No.694/Pdt.G/2013/PA.Mdn. Sehingga, penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan jawaban hukum Islam terhadap persoalan tersebut dengan menggunakan pendekatan normatif dan melalui penelitian kepustakaan (research library) yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian kami menjelaskan bahwa, dalam perkara tersebut melalui pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa perkara gugatan ini tidak dapat diterima, dikarnakan kurangnya para pihak yang mengajukan gugatan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan harta peninggalan yang dituntut bukanlah sebuah harta peninggalan seperti yang tertulis dalam pasal 171 huruf (b) KHI