TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG HAK ASUH ANAK TERLANTAR DI INDONESIA

Anak merupakan generasi penerus bangsa, baik dan buruk perjalanan bangsa di masa depan berada di tangan mereka, sehingga keberadaan anak terlantar merupakan masalah yang harus ditangani secara serius. Secara yuridis berbagai hal yang berkaitan dengan pemeliharaan dan pengasuhan anak terlantar di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan. UUD 1945 Pasal 34 menunjukkan kewajibaan dan tanggung jawab negara untuk memelihara dan melindungi hak-hak fakir miskin dan anak terlantar. Masalah pemeliharaan dan pengasuhan anak terlantar ini secara lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pengasuhan Anak. Dalam hukum Islam istilah anak terlantar dapat disepadankan dengan istilah al-laqīṭ. Sebagai negara yang mayoritas berpenduduk muslim maka sangat penting untuk mengkaji masalah hak asuh anak terlantar di Indonesia dari sudut pandang hukum Islam. Bertolak dari hal tersebut maka penulis melakukan studi tinjauan Hukum Islam tentang hak asuh (ḥaḍānah) anak terlantar di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah library research dengan pendekatan yuridisnormatif yang menggunakan tinjauan norma hukum Islam, meliputi al-Qur’an, as- Sunnah, dan pendapat para ulama ahli fikih untuk menjawab masalah penelitian. Sifat dari penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitik. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan mengkaji literatur-literatur yang memiliki korelasi dengan masalah penelitian.Semua data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa kewajiban dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan perlindungan terhadap anak mengikat bagi pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua/wali. Anak terlantar dapat disepadankan dengan al-laqīṭ dalam hukum Islam. Perlindungan kepada al-laqīṭ berhukum fardlu kifayah dan dapat meningkat menjadi fardlu ‘ain jika anak tersebut terancam keselamatan jiwannya. Adapun ketentuan tentang hak asuh (ḥaḍānah) anak terlantar dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sesuai dengan hukum Islam, tetapi dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pengasuhan Anak terdapat ketentuan tentang pengasuhan anak oleh keluarga sedarah dalam garis lurus ke bawah sampai dengan derajat ketiga yang tidak sesuai dengan hukum Islam, karena salah satu syarat sebagai pengasuh adalah mukallaf (dewasa dan berakal sehat). Kata Kunci: anak terlantar, al-laqīṭ, hak asuh, peraturan perundangundangan, dan hukum Islam