SEKULARISASI DALAM PARTAI POLITIK DI INDONESIA (STUDI ATAS PARTAI KEBANGKITAN BANGSA)

A. Kesimpulan Setelah melalui perenungan yang mendalam dari pemaparan dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat penulis simpulkan bahwa: I. Terdapat dua pengertian sekularisasi yang masing-masing saling bertolak belakang. Pertama, sekularisasi adalah sebuah proses pembebasan manusia dari agama, yang dimulai dari menyurutnya aktifitas keagamaan manusi kemudian menjurus kepada pengingkaran hal-hal yang bersifat supernatural. Kedua, sekularisasi dipahami sebagai sebuah keharusan dalam menata kehidupan yang 'lebih baik, yakni dengan membedakan antara hal-hal yang sesungguhnya bersifat . sakral/suci dan profan/duniawi untuk ditempatkan pada tempat yang semestinya. Artinya, menyakralkan sesuatu yang memang sakral dan mendesakralkan (mensekulerkan) sesuatu yang sesuugguhnnya bersifat sekuler. Jika ditarik ke dalam konteks politik di Indonesia, maka kedua pengertian di atas, di satu sisi berarti terseparasinya agama dari negara, akan tetapi di sisi lain adalah dipandang sebagai sebuah keniscayaan, ketika agama sering berbenturan dengan kepentingan-kepentingan duniawi, lebih spesifik kepentingann politik. Perkembangan pemikiran sekularisasi sebagai sebuah keharusan, di Indonesia terjadi di era 80-an dan di era reformasi telah diupayakan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Hal ini dilakukan guna menghindari sekularisasi yang sesungguhnya, akan tetapi ketika PKB mengupayakannya, PKB tidak mampu seutuhnya menghindari sekularisasi. 2. Dalam tubuh Partai Kebangkitan Bangsa telah mengalami proses sekularisasi. Pertama pada wilayah ideologi yakni; penolakan terhadap bentuk negara berdasarkan agama. Penolakan ini didasarkan pada ralitas bangsa Indonesia yang plural yang mengharuskan asas partai dengan ideologi sekuler; privatisasi agama yang didasarkan pada hakikat eksistensi agama dan negara, serta kadar kebutuhan manusia dan pada keduanya; pemisahan kekuasaan yang bertitiktolak dari kekuasaan yang bersifat sekuler. Hal ini berdampak pada pengabaian hukum-hukum agama untuk diimplementasikan oleh negara. Kedua pada wilayah praksis diantaranya: Junturnya peran ulawa dalam ptugambilau keputusan dan kebijakan-kcbijakan partai; rekrutmen politik yang tidak membedakan latar belakang keagamaan serta kesalehan kader dan penekanannya atas persamaan gender. Dan akhimya berdampak sccara politis yakni menurunya perolehan suara pada pemilu 2004. Wa Allahu a'lam bi al shoab