PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI SISTEM EPURCHASING PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE (STUDI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BANTUL)

Perkembangan teknologi dan informasi membawa dampak perubahan dalam dunia pemerintahan khususnya dalam dunia pengadaan barang/jasa pemerintah. Perkembangan tersebut ditandai dengan mulai dilaksanakannya pengadaan barang/jasa melalui sistem e-purchasing pada kataloh elektronik (ecatalog). E-purchasing sendiri diartikan sebagai tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik. Pelaksanaan e-purchasing dipandang dapat menyelenggarakan pengadaan barang/jasa yang efektif dan efisien, berdaya saing, transparan, dan lebih memberikan kepastian hukum. Hal tersebut tentu sejalan dalam rangka menciptakan good governance dalam penyelenggaraan Negara, belanja kebutuhan publik dan pelayanan publik. Pada tahun 2014 pengadaan melalui e-purchasing juga mulai dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 17 Tahun 2012 dan Surat Edaran LKPP Nomor 1 Tahun 2013. Dengan mulai diterapkannya e-purchasing menjadi penting dan menarik untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan e-purchasing pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman serta melihat implikasi dari diterapkannya e-purchasing dalam pemenuhan kebutuhan kantor dan menjaga kelencaran pelayanan publik dalam pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana bidang jalan dan cipta karya di Kab. Bantul tahun 2014. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif-analisis yang berlokasi di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dengan narasumber dan pengolahan data terhadap data-data yang berkaitan dengan pelaksanaan e-purchasing. Masalah yang ada dalam penelitian ini kemudian di analisis dengan pendekatan Yuridis-Empiris yang didasarkan pada teori yang digunakan dalam peneltian ini yaitu teori reformasi birokrasi, good governance, dan otonomi daerah. Hasil dari penelitian menunjukan pertama, bahwa pelaksanaan epurchasing pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Bantul telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, pengadaan dengan cara e-purchasing berimplikasi pada pelaksanaan pengadaan yang efektif dan efisien dari segi waktu dan anggaran, transparan, akuntabel, penciptaan persaingan usaha yang sehat, dan sangat mengarah pada penciptaan good governance