PROSEDUR PENANGKAPAN TERSANGKA TERORISME OLEH DENSUS 88 (STUDI KASUS PENANGKAPAN SIYONO DI KLATEN)

Indonesia sebagai negara hukum. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, menyatakan bahwa "Negara Indoneisia adalah Negara Hukum." Konsekuensinya adalah bahwa segala bentuk kebijakan pemerintah maupun aparat penegak hukum harus berlandaskan hukum, termasuk penegakan hukum terhadap kejahatan terorisme. Terorisme dipandang sebagai kejahatan yang bersifat khusus atau extra ordinary crime, sehingga diperlukan cara-cara yang khusus pula untuk menanganinya. Salah satu upaya pemerintah untuk menanggulangi permasalahan tersebut adalah dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Selain itu, mekanisme atau prosedur penangkapan juga diatur dalam Perkap Nomor 23 Tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme. Namun demikian dalam tataran praktik, proses penyidikan dan penyilidikan sebagai gerbang utama dalam pemberantasan terorisme, merupakan hal yang paling rentan terjadinya pelanggaran HAM dan kesewenang-wenangan aparat (abuse of power). Hal tersebut didasarkan banyaknya tersangka yang tidak diproses melalui peradilan, salah satunya adalah kasus penangkapan Siyono yang berujung pada kematian. Oleh sebab itu penyusun tertarik untuk melakukan penelitian tentang kesesuaian prosedur penangkapan tersangka terorisme Siyono oleh Densus 88 AT dengan hukum acara pidana terorisme dan perlindungan hak asasi tersangka terorisme. Metode penelitian yang penyusun gunakan adalah metode penelitian lapangan (Field research), yaitu dengan melakukan pengamatan, observasi secara langsung terhadap Keluarga Siyono, PP Muhammadiyah Klaten, Tim Pembela Kemanusian (TPK), dan aktifis Social Movemen Instituete (SMI). Penelitian ini juga didukung dengan penelitian pustaka (library research) dengan mengkaji dan meneliti berbagai dokumen atau literatur yang ada kaitanya dengan penelitin ini. Penelitian ini juga bersifat deskriptif-analitis, yakni mendeskripsikan dan menganalisa prosedur penangkapan tersangka terorisme Siyono di Klaten oleh Densus 88 Anti Teror. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penangkapan tersangka terorisme Siyono oleh Densus 88 AT di Klaten tidak sesuai dengan hukum acara pidana terorisme dan prosedur penangkapan yang berlaku (due proses of law), yaitu tidak memberikan surat-surat administratif penangkapan seperti, surat penangkapan, surat pengeledahan dan juga ditemukannya tanda-tanda kekarasan pada tubuh korban, serta tidak diberikannya hak-hak tersangka sebagai mestinya. Seharusnya Densus 88 AT dapat memerhatikan prinsip profesionaltias, keterpaduan, nesesitas, dan akuntabilitas untuk mengungkap kejahatan terorisme