TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN AKTA DI BAWAH TANGAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA

Penyelenggaraan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia, agar untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan. Sebagaimana telah di tentukan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Di dalam pelaksanaan di masyarakat banyak ditemukan tidak di daftarkannya jaminan fidusia tersebut artinya di bawah tangan. Akta di bawah tangan berbeda dengan akta otentik begitu juga dengan kekuatan dalam pembuktian di pengadilan. Dalam hal ini sangatlah jelas ketika jaminan fidusia itu tidak didaftarkan, maka tidak adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan. Penyusun tertarik untuk meneliti tentang tinjauan yuridis keabsahan akta di bawah tangan dengan jaminan fidusia ditinjau dari hukum positif Indonesia terutama menyoroti perihal dalam penjaminan benda bergerak dengan di bawah tangan. Penelitian ini merupakan field research atau penelitian lapangan yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah berupa studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan yang meliputi observasi secara langsung dan wawancara dengan responden dalam bentuk tertulis maupun lisan kepada pihak Kemenkumham DIY, Notaris dan BMT Bhina Ihsanul Fikri. Studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mendokumentasikan dokumen dan literatur yang berhubungan dengan materi penelitian ini. Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu bertujuan untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi dan metode pendekatan menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu yuridis merupakan pendekatan suatu masalah berdasarkan aturan perundang-undangan yang ada, sedangkan empiris yaitu penelitian yang menekankan pada kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat di lapangan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah keabsahan akta di bawah tangan tidak hanya sekedar sebagai suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibatakibat hukum, melainkan juga merupakan kegiatan yang bersumber dari hukum itu sendri. Sehingga sah atau tidaknya suatu akta di bawah tangan ditentukan menurut Hukum Perdata dan Para Pihak yang bersangkutan. Perlindungan hukum ketika jaminan fidusia itu tidak didaftarkan sangat tergantung kepada kekuatan pada akad perjanjiannya, yaitu jika dibuat dengan akta di bawah tangan maka perlindungan hukumnya sesuai dengan perlindungan terhadap akta di bawah tangan, sedangkan apabila dibuat oleh atau di hadapan Notaris maka dengan sendirinya aktanya menjadi akta notaril sehingga kekuatan hukumnya sesuai dengan perlindungan terhadap akta otentik. Yaitu dengan cara melegalisasi akta di bawah tangan ke Notaris