DINAMIKA PEMILIHAN KEPALA DAERAH CALON TUNGGAL PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 100/PUU-XIII/2015 (STUDI KASUS DI KABUPATEN BLITAR TAHUN 2015)

Pemilihan umum merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Oleh karena itu, pelaksanaan hak-hak asasi warga negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang ditentukan. Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat dimana rakyat yang berdaulat, semua aspek penyelenggaraan pemilihan umum itu sendiri harus juga dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Pelanggaran terhadap hak-hak asasi apabila pemerintah tidak menjamin terselenggaranya pemilihan umum tanpa persetujuan para waki rakyat, ataupun tidak melakuan apaapa sehingga pemilihan umum tidak terselenggara sebagai mana mestinya. Dalam pelaksanaan pemilukada pada Tahun 2015 terjadi problematika dengan adanya calon tunggal yang tersedia hal ini menjadikan hambatan terselenggaranya pesta demokrasi di beberapa daerah tidak terkecuali di kabupaten Blitar. Dengan adanya calon tunggal sudah dipastikan yang akan menjadi pemimpin daerah tersebuta hanya calon tunggal tersebut karena tidak ada pasangan lain sebagai pembanding. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, penelitian ini dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan hukum lain, dan melakukan penelitian lapangan terkait tugas dan kewenangan pemerintah daerah Blitar. Peraturan-peraturan tertulis adalah sebagi dasar untuk meneliti apakah pemilukada dengan pasangan tunggal telah sesuai dengan norma dan aturan yang telah berlaku sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi No 100/PUU/XIII/2015. Data dan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang berupa peraturan perundangundangan, dan bahan hukum sekunder adalah buku, karya ilmiah, atau yang berhubungan dengan objek penelitian seperti: jurnal, koran, karya tulis ilmiah, dan beberapa sumber internet yang berkaitan dengan persoaalan penyusunan skripsi ini. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa dinamika politik yang terjadi antara pembentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, hingga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, juga tidak dapat dipisahkan dari lahirnya putusan MK No 100/PUU-XIII/2015 mengenai adanya calon tunggal, maka MK memutuskan untuk memperbolehkan calon tunggal dapat mengikuti pemilukada untuk mengantisipasi terjadinya kekosongan pemerintahan. Adapun implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 mengenai pasangan calon tunggal dalam pilkada mulai terasa. Seperti dipahami, sebelumnya UU No 8 Tahun 2015 tentang Pilkada mewajibkan adanya minimal dua pasangan calon dalam pilkada. Nyatanya, pasal ini menimbulkan deadlock di pertengahan jalan karena banyak daerah yang terancam batal melakukan pilkada, akibat hanya ada satu pasangan calon kepala daerah. Untuk menjawab segala permasalahan yang terjadi dan supaya tidak ada vacum dalam pemerintahan, maka Mahkamah Konstitusi memutus permohonan pengajuan uji materi Undangundang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada yang diajukan Gerakan Nasional Calon Independen (GNCI) terdiri dari Effendi Ghazali dan Yayan Sakti Suyandaru. Terdapat dua putusan MK terkait hal tersebut yakni soal syarat calon independen serta soal calon tunggal di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sejalan dengan lahirnya putusan tersebut kabupaten Blitar dapat melaksanakan pemilukada dengan calon tunggal hal ini sudah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No 100/PUU/XIII/2015