TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN BAGI HASIL MERTELU DALAM KERJASAMA ANTARA PEMILIK LAHAN DENGAN PENGGARAP (STUDI DI DESA PENDEM KECAMATAN KEMBANG KABUPATEN JEPARA)

Bagi hasil mertelu merupakan salah satu akad kerjasama dalam pertanian yang biasa disebut akad mukhābarah. Dalam bagi hasil mertelu yang dilakukan di Desa Pendem, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, para pihak yang berakad membuat perjanjian terlebih dahulu secara lisan dengan kesepakatan semua biaya pengolahan lahan ditanggung oleh pihak penggarap dan pemilik lahan hanya memberikan sawahnya serta membayar pajak. Pembagian hasilnya berdasarkan kesepakatan bersama yaitu 1/3 untuk pemilik lahan dan 2/3 untuk penggarap. Kemudian dalam perjanjian mertelu tidak ada batasan waktu berakhirnya kerjasama. Ada dua pertanyaan untuk dikaji Pertama, bagaimana pelaksanaan bagi hasil kerjasama pertanian yang diterapkan di Desa Pendem? Kedua, bagimana bagi hasil mertelu ditinjau dari prespektif hukum Islam?. Metode yang digunakan adalah metode penelitian lapangan (field reseach). Sifat penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu menjelaskan permasalahan dari sudut pandang hukum Islam kemudian dilakukan analisa terhadap masalah tersebut. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yaitu penyesuaian dengan ketentuan hukum Islam dengan menggunakan landasan al- Quran, Hadis dan ijma’ ulama. Setelah dilakukan penelitian, ditemukan tidak terpenuhinya syarat-syarat sahnya perjanjian. Salah satunya tidak adanya batasan waktu dalam melakukan perjanjian. Modal yang diberikan pemilik sawah yaitu nominal sawah sebesar Rp. 330.000,- dan penggarap dari biaya pengolahan lahan sebesar Rp. 1.197.000,- apabila dibuat perbandingan yaitu 1:3 dan penggarap lebih besar menanggung beban resiko. Kemudian pembagian hasil panen dilakukan di sawah setelah selesainya pemanenan. Apabila pemilik sawah tidak hadir maka penggarap menanggung beban untuk mengantar hasil bagian dari pemilik sawah sampai kerumahnya. Merujuk nas-nas dan beberapa pendapat ulama, penyusun menyimpulkan bahwa pelaksanaan bagi hasil mertelu belum sesuai dengan hukum Islam, meskipun akad yang sudah disepakati telah memenuhi rukun akad tetapi belum memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yaitu tidak adanya batas waktu berakhirnya perjanjian. Kemudian dalam modal yang diberikan masing-masing pihak tidak sama, tidak sesuai asas tawāzūn dan prinsip muamalat yang mengatakan segala bentuk muamalat yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan. Pembagian hasilnya yang diantar langsung kerumah pemilik sawah dan biaya pengantaran yang ditanggung oleh penggarap juga mengandung unsur penindasan yang tidak dibenarkan dalam segala bentuk muamalat