TINJAUAN NORMATIF DAN YURIDIS TERHADAP KEPEMILIKAN TANAH BAGI WARGA NEGARA ASING (WNA) DI DESA KALIASEM KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG

1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (2) yang menjelaskan bahwa warga negara asing baik yang menetap maupun hanya berwisata tidak diperbolehkan memiliki tanah atas Hak Milik. Adanya pemberian penguasaan Hak Milik atas tanah kepada WNA yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja, dinyatakan batal karena hukum. Batalnya penguasaan tanah Hak Milik oleh WNA bisa berakibat pada hilangnya hak dari WNA yang menguasai tanah dengan Hak Milik, sehingga tanah yang dikuasainya jatuh kepada negara. Sementara hak warga negara asing terhadap tanah di Indonesia adalah Hak Pakai dan Hak Sewa Bangunan dengan adanya batasan jangka waktu dalam penguasaannya. Namun, meskipun telah diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), warga negara asing bisa menguasai tanah dengan Hak Milik melalui pemindahan penguasaan tanah yang diberikan WNI kepada WNA. Melihat hal ini penyusun merasa tertarik untuk mengetahui bagaiman konsep kepemilikan tanah bagi warga negara asing, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap aturan kepemilikan tanah bagi warga negara asing di desa Kaliasem, Buleleng Bali. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dan bersifat deskriptif-analitis, yaitu memaparkan tentang kepemilikan tanah bagi WNA dan menganalisis dari prespektif hukum Islam dan UUPA. Pendekatan yang digunakan penyusun adalah normatif dan yuridis dengan metode wawancara, observasi, serta dokumentasi untuk mendapatkan data yang diperlukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa WNA tidak bisa menguasai tanah Hak Milik dengan cara apapun. Penguasaan tanah oleh WNA yang dilakukan dengan peralihan penguasaan Hak Milik atas tanah atau melalui perjanjian nominee yang terjadi di desa Kaliasem dianggap penyelundupan hukum. Karena praktek perjanjiannya menutupi terhadap perjanjian yang terjadi sesungguhnya. Dalam hukum Islam larangan penguasaan tanah oleh WNA tidak diatur, akan tetapi penguasaan WNA atas tanah masuk kepada kepemilikan tidak sempurna (al-Milk An-Nâqish) yang mana WNA hanya bisa memanfaatkan tanahnya saja, tanpa memiliki tanah itu sendiri. Selain itu akad yang dipergunakan dalam penguasaan tanah oleh WNA ini dapat dikategorikan kepada penggunaan akad ijârah (sewa menyewa), yang dalam pelaksanaannya WNA harus melakukan pembaharuan akad jika akad yang dibuat telah habis. Pembaharuan akad tersebut masuk kedalam akad baru dan harus didaftarkan