TALAK DI DEPAN PENGADILAN AGAMA (PERSPEKTIF SOSIO-HISTORIS-FILOSOFIS)

Berdasarkan rumusan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 39 ayat (1) perceraian, termasuk talak, harus diselenggarakan di sidang Pengadilan. Aturan ini pada masa itu (sebelum diundangkannya Undang-undang Perkawinan) merupakan hal yang baru bagi umat Islam, karena peristiwa ini harus melibatkan pihak ketiga atau penguasa untuk menyaksikan institusi talak. Eksistensi ragelasi talak dari deskripsi tersebut tentunya tidak terlepas dari sosio-kultur atau sosio politik yang mengitarinya, termasuk dialektika kolonial Belanda dan sekutu Jepang yang pernah merumuskan kebijakan di Indonesia. Oleh karenanya, menarik untuk ditelusuri lebih lanjut dengan mempertanyakan beberapa rumusan masalah. Pertama, bagaimana perkembangan dan perubahan diskursus talak dalam konteks sejarah sosial Indonesia. Kedua, mengapa institusi talak bagi umat Islam harus diselenggarakan di Pengadilan Agama? Dari rumusan masalah yang telah disebutkan, tentunya diperlukan bahan-bahan untuk mengungkapnya. Data primer dari kajian tesis ini adalah sejumlah himpunan aturan perkawinan yang telah diundangkan di Indonesia. Sementara data sekunder berasal dari berbagai karya yang berkaitan dengan penelitian ini. Dengan demikian tesis ini merupakan penelitian pustaka. Dengan menggunakan sejarah sosial, hasil pengkajian dari beberapa sumber tersebut disistemasikan dalam bab kedua dan ketiga, setelah itu teori sejarah sosial berupa otoritas epistem, kontinuitas, dan perubahan diaplikasikan dalam bab empat. Tesis ini menunjukkan bahwa ada dua periode dari produk hukum talak di depan pengadilan. Pertama, perpaduan antara talak yang tidak perlu melibatkan pihak pemerintah tetapi harus dicatatkan. Berlangsungnya periode ini dapat terlihat sejak masa kolonial Belanda sampai Indonesia merdeka dengan mengundangkan UU nomor 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk untuk wilayah Jawa dan Madura. Bentuk administrasi ini kemudian diatur di Sumatera tahun 1949 dan diberlakukan di seluruh Indonesia tahun 1954. Kedua, perpaduan antara administrasi dan melibatkan pemerintah dalam regulasi talak. Dikarenakan pada masa sebelumnya masih menyisahkan problematika penyalahgunaan talak, kemudian diundangkan UUP 1/1974 tentang perkawinan, yang mengatur bahwa talak tidak hanya dicatatkan tetapi juga harus dilaksanakan di depan sidang pengadilan. Pada dasarnya kombinasi yang terakhir ini bermodalkan dari aturan yang pernah diberlakukan pada zaman penjajahan Belanda. Meskipun demikian, perlunya regulasi talak di depan pengadilan ini untuk membendung kejadian talak sewenang-wenang dari pihak laki-laki sebagaimana yang telah terjadi sebelum lahirnya undang-undang perkawinan tersebut. Selain mempersulit perceraian, terutama talak, terlibatnya pengadilan juga dapat mengeliminir dampak negatif dari putusnya perkawinan. Dan yang tidak kalah fundamentalnya dengan melibatkan negara adalah dengan mendapatkan akta cerai sebagai legalitas kepastian hukum. Terakhir, sugesti dari penelitian ini bahwa alangkah baiknya apabila terdapat sosialisasi yang diadakan oleh pejabat berwenang untuk masyarakat awam dengan tidak hanya membicarakan materi-materi yuridis belaka, tetapi juga berkaitan dengan sejarah bagaimana terbentuknya UU perkawinan 1/1974