PEMIKIRAN HUKUM BISNIS SYARIAH HIZBUT TAHRIR INDONESIA (STUDI ATAS PANDANGAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA MENGENAI PERSEROAN TERBATAS)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia yang cukup signifikan. Kesadaran masyarakat muslim akan ekonomi Islam ini ditunjukan dengan lahirnya berbagai lembaga-lembaga keuangan dengan sistem syariah. Selama ini, lembaga-lembaga keuangan yang ada hanya sebatas mengkonversi sistem operasionalnya. Sebut saja, misalnya lembaga keuangan yang dahulunya dengan sistem bunga (interest) mengkonversi sistemnya menjadi muḍarabah, murabahah, istiṣna,ijȃrah dan lain sebagainya, atau dengan kata lain dari lembaga keuangan konvensional menjadi lembaga keuangan syari‟ah. Namun disatu sisi secarabentuk kelembagaan perusahaan tidak berubah, yaitu berupa perseroan. Sementara Hizbut Tahrir Indonesia beranggapan bahwa suatu bisnis yang dikembangkan melalui perseroan tidaklah sah, karena sejak awal perseroan tersebut tidak sesuai dengan prinsip syirkah dalam Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), sehingga sumber data utama yang dijadikan rujukan untuk memahami dan menilai pandangan Hizbut Tahrir Indonesia mengenai Perseroan Terbatas adalah karya Taqiyuddin an-Nabhani an-niẓȃm al-iqtiṣȃdi fi al-Islȃm. Buku ini merupakan buku mutabannat di kalangan Hizbut Tahrir Indonesia. Selanjutnya pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filosofis ushul fiqh, artinya penelitian ini mengkaji argumentasi mengapa Hizbut Tahrir Indonesia menganggap perseroan terbatas adalah bentuk akad yang batil, dan selanjutnya akan dinilai argumentasi-argumentasi tersebut, dari sisi pemahaman esensi perseroan terbatas dan metode istinbȃt hukumnya. Ketidaksahan perseroan dalam pandangan Hizbut Tahrir Indonesia, disebabkan oleh tiga hal, yaitu : aspek akad yang tak terbentuk, status perseroan sebagai badan hukum, dan tidak adanya unsur badan dalam perseroan. Selanjutnya dalam merumuskan pandangan ini, Hizbut Tahrir Indonesia mulamula menjelaskan secara garis besar dua jenis persekutuan bisnis, yaitu persektuan bisnis yang sesuai dengan Islam dan persekutuan bisnis produk kapitalis (ar-ra’sumaliyah). Persekutuan bisnis yang Islami dikemukakan jenisjenis syirkah yang telah dirumuskan oleh fuqaha klasik, dan menurut Hizbut Tahrir semua jenis syirkah dibolehkan. Meskipun demikian, tidak dilakukan tarjih antar satu pendapat yang berbeda di kalangan para fuqaha. Selanjutnya, perseroan terbatas sendiri dimasukkan kedalam jenis persekutuan bisnis produk kapitalis. Kekeliruan Hizbut Tahrir Indonesia dalam memandang status hukum Perseroan terletak pada kekakuannya dalam memahami bentuk ṣigat akad syirkah yang dilakukan oleh para pendiri perseroan. Di samping itu penerapan konsepsi fiqh mengenai syirkah untuk perseroan terlalu formalistik, menjadikannya tidak mentolerir bentuk perseroan. Hal ini tak lepas dari pandangan mereka mengenai maqȃṣid syari’ah, yaitu syariat Allah diterapkan bukan karena adanya suatu kemaslahatan, dengan kata lain maqȃṣid syari’ah itu bukanlah illat untuk berhukum, namun dengan menjalankan syari‟at Allah tersebut akan mendatangkan rahmat atau keselamatan