Lahimya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diharapkan sungguh-sungguh menjamin terselenggaranya demokrasi di daerah,dan daya tarik terpenting dalam undang-undang ini adalah tentang diterapkannya pemilihan kepala daerah secara langsung yang tertera pada Pasal 24 ayat ( 5) undang-undang No 32/2004 yang menyebutkan bahwa:kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah bersangkutan. Pemilihan kepala daerah secara langsung diyakini merupakan cara yang paling demokratis untuk benar-benar menjamin terselenggaranya aspirasi rakyat karena dengan metode ini kemungkinan kolusi antar anggota dewan perwakilan rakyat daerah untuk meloloskan calon kepala daerah tertentu yang...
Pemerintahan Daerah dalam pembuatan peraturan daerah berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 d...
Pemerintahan Daerah dalam pembuatan peraturan daerah berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 d...
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Bab I ketentuan Umum ayat (5) din...
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab dua masalah yaitu: pertama, bagaimana tugas wakil k...
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Kepala Desa Wanayasa periode 2013-2019, Dapid Wahyu Singgih dib...
Kelik Maryadi. 2012. Pemilihan Umum Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Ditinjau...
Salah satau orientasi kebijakan pertahahan untuk tercapainya keadilan sosial dapat dijabarkan melalu...
Skripsi yang telah tersusun ini merupakan hasil dari penelitian untuk menjawab beberapa masalah seba...
Berdasarkan permasalahan yang menjadi bahasan penelitian ini, akan disimpulkan menjadi beberapa gari...
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan ...
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tetang desa mengatur bahwa penyelesaian sengketa hasil pemilihan ke...
Pemerintahan Daerah dalam pembuatan peraturan daerah berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 d...
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan ...
Pemerintahan Daerah dalam pembuatan peraturan daerah berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 d...
Skrispi ini merupakan hasil penelitian normatif dengan judul ‚Tinjauan fiqh siyasah d usturiyah terh...
Pemerintahan Daerah dalam pembuatan peraturan daerah berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 d...
Pemerintahan Daerah dalam pembuatan peraturan daerah berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 d...
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Bab I ketentuan Umum ayat (5) din...
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab dua masalah yaitu: pertama, bagaimana tugas wakil k...
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Kepala Desa Wanayasa periode 2013-2019, Dapid Wahyu Singgih dib...
Kelik Maryadi. 2012. Pemilihan Umum Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Ditinjau...
Salah satau orientasi kebijakan pertahahan untuk tercapainya keadilan sosial dapat dijabarkan melalu...
Skripsi yang telah tersusun ini merupakan hasil dari penelitian untuk menjawab beberapa masalah seba...
Berdasarkan permasalahan yang menjadi bahasan penelitian ini, akan disimpulkan menjadi beberapa gari...
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan ...
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tetang desa mengatur bahwa penyelesaian sengketa hasil pemilihan ke...
Pemerintahan Daerah dalam pembuatan peraturan daerah berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 d...
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan ...
Pemerintahan Daerah dalam pembuatan peraturan daerah berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 d...
Skrispi ini merupakan hasil penelitian normatif dengan judul ‚Tinjauan fiqh siyasah d usturiyah terh...
Pemerintahan Daerah dalam pembuatan peraturan daerah berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 d...
Pemerintahan Daerah dalam pembuatan peraturan daerah berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 d...
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Bab I ketentuan Umum ayat (5) din...