KAJIAN TERHADAP PANDANGAN YUSUF AL QARADAWI TENTANG HAK HADANAH KARENA ISTERI MURTAD DAN RELEVANSINYA DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Islam melarang seorang pria muslim kav.rin dengan wanita non muslim. Perkawinan tersebut dilarang secara mutlak. Jika dalam suatu perkawinan isteri murtad, maka putuslah ikatan perkawinannya. Salah satu contoh dalam masalah ini adalah perkara Pengadilan Agama Sleman Putusan Nomor 26/Pdt.G/1995/PA.Smn yang menyebutkan, bahwasanya permasalahan dalam perkara, dimulai bahwa sebelum menikah termohon (isteri) beragama katolik dan sesudah menikah menganut agama Islam dan temyata ia kembali kepada agama katolik lagi. Sejak kejadian itu, keduanya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sehingga terjadilah perceraian dan termohon meninggalkan kewajibannya sebagai isteri dan ibu rumah tangga. Murtadnya isteri erat sekali kaitannya dengan pemeliharaan anaknya (baqZinah) setelah keduanya bercerai. Dalam hal ini, terdapat semacam sengketa kewenangan tentang bolehkah isteri melaksanakan pemeliharaan berupa pengasuhan terhadap anaknya. Mayoritas ulama membdlehkan isteri kafir melakukan haqiinah, dengan alasan karena ibu mempunyai kasih sayang yang lebih kepada anaknya, akan tetapi Yusuf al-Qaradawi berbeda pendapat dengan para ulama, beliau berpendapat bahwa menghukumi seorang isteri menjadi murtad adalah penting karena dengan murtadnya isteri tersebut, maka mengakibatkan terputusnya hubungan dengan keluarga dan masyarakat, misalnya dalam hak kewarisan dan hak f:zarfiinah, sampai-sampai seorang muslim tidak halal berada di bawah perlindungan ibu yang kafir. Demikian juga anak-anaknya, mereka tidak bisa lagi dibiarkan di bawah asuhannya. Dari pemaparan di atas, skripsi ini memuat pokok masalah, yakni bagaimana argumentasi pandangan Yusuf ai-Qaradawi terhadap hak f:zaqanah karena isteri murtad serta bagaimana relevansinya dengan Kompilasi hukum Islam di Indonesia. Dari pokok masalah tersebut, penyusun menggunakan pendekatan nonnatif, yaitu menganalisa data dengan menggunakan dahl atau kaidah u~'liil fiqh yang menjadi pedoman perilaku manusia. Dengan kata lain penyusun akan mencoba menemukan hukum berdasarkan dahl atau kaidah u.yUl fiqh yang berlaku dari hak IJa4anah karena isteri murtad itu sendiri. Dari pembahasan yang dilakukan, penyusun mempunyai kesimpulan; bahwa Yusuf al-Qaradawi melarang seorang isteri yang murtad melakukan hac)iinah walaupun dia mempunyai rasa kasih sayang yang lebih. Hal ini merujuk kepada pendapat jumhur ulama yang menggunakan dalil-dalil qa( 'i, dan juga menggunakan kaidah u~iil jiqh saddu ::~_;rai ', yaitu dengan mencegah terjadinya bahaya terhadap agama anak yang diasuhnya. Dalam haJ ini terdapat relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam hal penetapan hukumnya yang menggunakan kaidah u~·iil jiqh saddu zariii' (mencegah dari bahaya), yaitu melarang isteri yang murtad melakukan pemeliharaan anak, karena membahayakan keselamatan agama anak. Seperti tersebut dalam pasal 156 huruf c yang mensyaratkan bagi pemegang !;acjanah harus bisa menjaga keselamatan jasmani dan rohani anak atau dalam hal ini disebut akidah atau agama anak. Menurut jumhur ulama, yang berhak mengasuh anak apabila isteri murtac adalah kerabat perempuan terdekat dari isteri yang beragama Islam, namun apabila tidak ada yang beragama Islam diserahkan kepada suami atau ayah dari anak tersebu