TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK-HAK KONSUMEN PADA PT.PLN (PERSERO) CAB.SUKABUMI

Hukum mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum tersebut terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri. Hubungan hukum tercermin dalam hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum. Tidak ada hak tanpa kewajiban, sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa adanya hak. Hubungan hukum yang timbul antara PT. PLN (Persero) sebagai penyedia tenaga listrik tunggal di Indonesia dan pelanggan sebagai konsumen jasa ketenagalistrikan didasarkan pada perjanjian penyediaan tenaga listrik yang berbentuk perjanjian standar. Penyediaan tenaga listrik oleh PT. PLN dan pemanfaatannya oleh pelanggan mengikatkan dirinya untuk membayar rekening listrik dan untuk itu berhak mendapatkan tenaga listrik dan/atau pelayanan ketenagalistrikan, dan PT. PLN berkewajiban menyediakan tenaga listrik serta jasa pelayanan ketenagalistrikan kepada pelanggan, yang mana untuk itu PT. PLN menerima pembayaran sejumlah uang dari pelanggan. Sebagaimana penuturan yang telah disebutkan di atas, maka dapat dicapai pokok masalah yaitu: 1 ). Apa hak-hak konsumen yang tertuang pada kontrak, 2). Apakah hak-hak konsumen dilaksanakan sepenuhnya oleh PT. PLN, 3). Apakah hak-hak konsumen yang tertuang dalam kontrak sesuai dengan prinsip-prinsip mu'amalah, 4). Apakah pelayanan PT. PLN sudah sesuai dengan hukum Islam. Penelitian yang dilakukan bersifat penelitian evaluatif, dengan pendekatan normatif Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dengan pola fikir induktif dan deduktif sehingga tidak menggunakan model matematis dan rumus statistik. Dari basil penelitian, diketahui bahwa hak-hak konsumen yang terdapat dalam Surat Peijanjian Jual Beli Tenaga Listrik telah sesuai dengan prinsip-prinsip mu'amalah dalam hukum Islam, hanya saja dalam prakteknya masih ada beberapa prinsip yang tidak dilaksanakan dalam praktek perusahaan bisnis yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) Cab. Sukabumi. Seperti prinsip amanah dan prinsip keadilan. Sehingga menurut penelitian ini perlu adanya perhatian yang serius dari berbagai pihak demi terciptanya kegiatan mu'amalah yang harmonis dengan memperhatikan aturan-aturan yang ada