PENGAMPUNAN PAJAK DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Telaah Filosofis Dan Yuridis)

Hadirnya Pengampunan Pajak, sebagai kebijakan yang memiliki potensi untuk menambah penerimaan Negara, merupakan upaya jitu pemerintah untuk menanggulangi defisit Negara. Apalagi kebijakan ini juga diharapkan akan terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya dengan jumlah penerimaan yang lebih besar. Namun, kebijakan ini telah berulang kali dilaksanakan di Indonesia, yakni pada tahun 1964, 1984, 2007, 2009 dan 2016. Dinamika inilah yang menimbulkan polemik sehingga sistem perpajakan rawan terhadap pengemplang pajak dan penurunan angka Wajib Pajak patuh. Selain itu, subjek pengampunan pajak 2016 yang menyasar pada seluruh Wajib Pajak tentu membuat problematika tersendiri pada “konsep pengampunan” dalam kebijakan amnesti pajak ini. Di sisi lain, Islam memiliki “konsep pengampunan” dengan aturan khusus yang juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan agar tercapai maqāṣid syari‟ah. Untuk itulah tentu Islam memiliki pandangan tersendiri terhadap konsep pengampunan pajak di Indonesia. Pada penelitian ini terdapat dua fokus permasalahan yang diangkat, yakni 1) bagaimana dinamika kebijakan pengampunan pajak menurut perundang-undangan di Indonesia; dan 2) bagaimanakah kebijakan pengampunan pajak di Indonesia menurut hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian normatif deskriptif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Sumber bahan hukum yang dipakai, yaitu bahan hukum primer yang bersumber dari Perundangan-Undangan mengenai pengampunan pajak di Indonesia, sementara sumber bahan sekunder bersumber dari publikasi hukum, buku teks, penelitian terdahulu ataupun data-data lain terkait pengampunan pajak dari sumber terpercaya, yang kemudian dilanjutkan dengan pengkajian bahan hukum. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa dinamika kebijakan pengampunan pajak menurut perundang-undangan di Indonesia merupakan hal yang sah dan memiliki legalitas yang kuat. Hal ini merujuk pada amanat empat pasal dalam UUD, yaitu 1) Pasal 23A yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang; 2) Pasal 14 ayat 2 yang menyatakan bahwa amnesti merupakan kewenangan Presiden; 3) Pasal 5 ayat 1 yang menyatakan bahwa Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR; 4) Pasal 20 yang menyatakan bahwa RUU yang diajukan dapat dijadikan UU setelah mendapat kesepakatan bersama antara DPR dan Presiden. Adanya perundang-undangan yang mengatur mekanisme pembentukan UU amnesti dan tidak ada batasan perihal kebijakan amnesti merupakan kunci pembuka dari pintu peluang amnesti pajak. Maka, dapat ditafsirkan bahwa potensi diberlakukannya amnesti pajak di masa yang akan datang masih sangat terbuka lebar. Tetapi, keberlangsungan kebijakan ini juga membawa dampak negatif, seperti meningkatnya angka Wajib Pajak yang enggan membayar pajak, sementara dana yang diharapkan dari tax amnesty masih kurang efektif untuk menekan angka stabilitas ekonomi Negara. Di sisi lain, x pengampunan pajak di Indonesia menurut hukum Islam merupakan hal yang diperbolehkan. Hal ini mengingat bahwa semua dosa selain syirik dapat diampuni. Namun, proses pengampunan tersebut juga harus diikuti dengan sejumlah tebusan sebagai ganti dari kesalahan yang telah di perbuatnya. Perbedaan yang paling mencolok yakni terdapat subjek yang mendapatkan amnesti. Dimana amnesti di dalam Islam hanya diberlakukan kepada orang yang tidak mampu ataupun orang yang telah memiliki beban pungutan lainnya. Kata kunci : pengampunan pajak, tax amnesty, pajak Islam, maqāṣid syari‟ah