PENYELESAIAN SENGKETA TANAH SECARA MEDIASI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DAN KOTA (Studi Kasus Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kota Mataram )

Masalah tanah adalah masalah yang menyangkut hak rakyat yang paling mendasar. Berbagai kasus pertanahan akhir-akhir ini banyak terjadi. Mediasi adalah salah satu bagian dari alternatif penyelesaian sengketa (APS), disamping negosiasi, arbitrase, dan pengadilan. BPN sebagai lembaga di bidang pertanahan apakah bisa menyelesaikan sengketa-sengketa tersebut? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kantor-kantor Pertanahan dapat menyelesaikan sengketa masalah Pertanahan dan untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa tanah yang dilakukan secara mediasi oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah dan Kota Mataram. Metode yang digunakan adalah adalah pendekatan yuridis normatif yang mempergunakan sumber data sekunder dititik beratkan pada masalah yuridis mengenai aturan hukum sengketa tanah, penyelesaian sengketa tanah dan penelitian ini juga menggunakan pendekatan “socio legal research untuk meninjau masalah hukum dari sudut pandang ilmu sosial. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa sengketa pertanahan yang terjadi di Kabupaten Lombok Barat sebanyak 41,06% dari 31 kasus dan pada Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 37,10% dari 62 kasus tidak dapat diselesaikan secara mediasi oleh Kantor Pertanahan sedangkan di Kota Mataram sebanyak 72,% dari 75 kasus yang ada tidak dapat diselesaikan secara mediasi oleh Kantor Pertanahan Kota Mataram. Kesimpulan dari ini adalah bahwa penyelesaian sengketa pertanahan secara mediasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Tengah dapat diselesaikan dengan baik sedangkan penyelesaian sengketa pertanahan yang dilakukan secara mediasi pada Kantor Pertanahan Kota Mataram sebagian besar tidak bisa diselesaikan secara musyawarah dan para pihak lebih memilih penyelesaiannya melalui jalur litigas